RUU KESETARAAN JENDER: Pendapat Sebagian Alumnus PSKG UI

RUU Kesetaraan Jender
Mencari Keadilan dan Kesetaraan Substansial
Meskipun belum menjadi prioritas pembahasan tahun ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah mulai menyosialisasikan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Jender.

Setidaknya ada empat rancangan UU. Satu rancangan berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dua rancangan dari DPR, dan satu rancangan merupakan usulan pemerintah.

Menurut Nanen Danielle dari Asosiasi Pemerhati Kajian Gender Universitas Indonesia, RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Jender (KKJ) merupakan respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah tentang pengarusutamaan jender, terutama UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW). Penerapan UU tersebut dianggap belum mengakomodasi kebutuhan perempuan, padahal diskriminasi terhadap perempuan masih terasa di berbagai bidang.

RUU ini juga merespons pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Salah satu komitmen MDGs adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan jender serta pemberdayaan perempuan. Sasaran ditargetkan tercapai pada 2015.

Ketua Mitra Perempuan Rita Serena Kolibonso, yang juga advokat dan anggota tim penyusun RUU inisiatif masyarakat, mengatakan, berbagai perkembangan di Tanah Air yang menekankan jaminan HAM dan demokrasi tidak terlalu berimbas pada terciptanya kesetaraan dan keadilan jender. Karena alasan itu, diperlukan undang-undang yang menjamin KKJ. ”Bukan RUU pengarusutamaan jender. Pengarusutamaan jender akan menjadi implementasi UU KKJ,” kata Rita.

Ketua Program Studi Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia Dr Kristi Poerwandari mengatakan, secara umum RUU KKJ sangat penting. Diharapkan UU ini menjadi payung semua hal terkait penegakan hak perempuan, kesetaraan jender, dan mekanisme pengarusutamaan jender. Keberadaan UU ini nantinya tidak hanya menyentuh kelompok eksekutif, seperti di atur melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender, tetapi juga menyentuh lembaga yudikatif dan legislatif.

Menurut Rita Serena, keadilan dan kesetaraan jender harus menyentuh berbagai kehidupan dan lapisan masyarakat, seperti keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan, layanan kesehatan, perempuan di pedesaan dalam akses, serta pemanfaatan berbagai sumber ekonomi, masyarakat adat, hingga ketenagakerjaan.

Harmonisasi
Keberadaan UU ini akan menjadi cara untuk harmonisasi berbagai peraturan perundangan dan peraturan hukum di bawahnya.

”Adanya UU kesetaraan dan keadilan jender bukan hal baru. Ada setidaknya 20 negara yang memiliki UU dengan semangat seperti ini,” kata Rita Serena.

Keberadaan UU kesetaraan dan keadilan jender diharapkan dapat mendorong pelaksanaan UU Nomor 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Menurut Nanen, pelaksanaan UU Nomor 7/1984 belum maksimal karena akar permasalahannya belum diselesaikan, yaitu kesenjangan kedudukan, peran, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki serta adanya kerentanan dan ketidakberdayaan pada perempuan dan anak perempuan.

Beberapa pasal penting RUU usulan pemerintah antara lain perlunya ”peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan jender dalam semua bidang pembangunan; pelaksanaan tindakan khusus sementara untuk mewujudkan kesetaraan nyata antara perempuan dan laki-laki; pemberdayaan masyarakat untuk menwujudkan kesetaraan jender; dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berperspektif jender.

Nanen berpendapat, RUU jadi kurang strategis karena beberapa hal tidak sejalan dengan upaya selama ini, antara lain kurangnya pembahasan implementasi kewajiban negara, pemerintah, badan publik dan swasta, seperti tindakan khusus sementara serta prinsip persamaan dan nondiskriminasi.

”Yang ditekankan masyarakat sipil RUU yang kuat menjelaskan kewajiban negara dengan berbagai mekanisme pengaturannya,” kata Kristi. Selain itu, diharapakan juga UU ini bersifat multiarea, yaitu secara jelas melingkupi bidang-bidang khusus untuk penegakan hak asasi manusia perempuan dan kesetaraan jender. (NMP)

Dimuat tanggal di Harian Kompas tanggal 1 April
(http://cetak.kompas.com/read/2011/04/01/04435264/mencari.keadilan.dan.kesetaraan.substansial)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: