Konferensi Hukum dan Penghukuman, Upaya Membangun Wacana Hukum yang Ramah Perempuan

Menjelang Konferensi 20 Tahun Kajian Wanita

Universitas Indonesia “Hukum dan Penghukuman” (2):

 

Imelda Bachtiar


Bagaimana suatu kesalahan atau kejahatan perlu dicegah, dikoreksi atau diberi sanksi?
Bagaimana perempuan mengalami dan memaknai ‘hukum dan penghukuman’ sebagai korban atau penyintas, dan sebagai manusia aktif yang memiliki agensi diri?
Bagaimana suara perempuan mengenai penanganan KDRT – yang mendidik tetapi tidak memberi stigma dapat diadopsi?
Bagaimana memastikan penghukuman berbasis ajaran agama tidak justru makin melemahkan posisi korban?
Bagaimana memastikan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan, di tempat-tempat penahanan dan lembaga kemasyarakatan?
Bagaimana melakukan rekonstruksi hukum dan penghukuman – dalam arti dan cakupan seluas-luasnya dengan  memerhatikan pengalaman perempuan dan kelompok marjinal untuk memastikan perlindungan, keadilan dan dijunjung tingginya martabat dan hak-hak asasi manusia?

(dikutip dari Proposal Awal Konferensi tentang “Hukum dan Penghukuman”, 16 Mei 2010)

Diawali sederet pertanyaan di atas itulah, Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia menggagas konferensi “Hukum dan Penghukuman” sebagai acara puncak 20 tahun  Kajian Wanita Universitas Indonesia. Konferensi ini berada di bawah tema besar “Pengetahuan dari Perempuan Indonesia”. Rencananya akan berlangsung dari tanggal 28 November sampai dengan 1 Desember 2010 di Pusat Studi Jepang, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Konferensi diselenggarakan sebagai bentuk kerjasama antara Program Studi Kajian Wanita (Kajian Gender) Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Ini adalah konferensi pertama, yang menjadi bagian dari Program Jangka Panjang yang bertajuk “Institusionalisasi Pembangunan Pengetahuan dari Perempuan Indonesia (Pengetahuan dari Perempuan)”. Meski penggagas adalah dua lembaga di atas, Institusionalisasi Pembangunan Pengetahuan dari Perempuan Indonesia terbuka bagi lembaga dan pihak-pihak lain untuk berperan aktif dalam kerjasama jangka panjang.

Program jangka panjang ini didasari oleh kenyataan lemahnya institusionalisasi kerja perempuan di berbagai tingkatan dan sektor. Juga alasan adanya kebutuhan mendesak untuk melahirkan dan memastikan penguatan jangka panjang suatu mekanisme nasional untuk membangun pengetahuan dari perempuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah pembelajaran, refleksi, penyimpulan inti sari pemahaman, dan peneluran gagasan baru dari pengalaman dan kerja lapangan dalam memperjuangkan dan memastikan keadilan gender dan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia. Pembangunan pengetahuan dari kerja-kerja yang dilakukan perempuan dan laki-laki, yang didasari keyakinan mengenai martabat dan hak-hak dasar yang telah dibawa sejak lahir oleh manusia, perempuan dan laki-laki, sebagai prasyarat kebebasan, keadilan dan perdamaian dalam kehidupan.

Program jangka panjang yang akan diwujudkan adalah pengembangan dan penyelenggaraan secara strategis konferensi nasional secara periodik dan berkelanjutan, dengan mengambil tema-tema spesifik tertentu. Tujuannya adalah memberi ruang bagi terbangunnya pengetahuan melalui dokumentasi dan diskusi berkelanjutan data lapangan dan penyimpulan konseptualnya. Kedua, diharapkan muncul  inisiatif baru kerjasama dan pelembagaan pengetahuan melalui mekanisme lain yang menjadi tindak lanjut konferensi.

Pengetahuan, sebagai refleksi dan abstraksi inti sari pengalaman lapangan, dapat muncul dalam ragam bentuknya yang sangat terbuka dan mungkin tak terbayangkan sebelumnya. Misalnya, kerjasama penelitian aksi yang sekaligus berbobot konseptual antara pekerja lapangan dan akademisi, temuan pemikiran dan model baru prevensi dan intervensi yang bersifat pendalaman di disiplin ilmu tertentu, maupun temuan dan usulan paradigma baru interdisiplin dan lintas-disiplin. Sementara itu institusionalisasi pengetahuan terjadi melalui penguatan dan penyebaran pengetahuan itu sendiri, serta melalui penguatan kelembagaan lewat semua pihak terkait. (lihat Kerangka Pemikiran Konferensi “Hukum dan Penghukuman” dalam situs Pengetahuan dari Perempuan-Komnas Perempuan).

Komite Pengarah (steering committee) Konferensi “Hukum dan Penghukuman” terdiri dari beberapa individu yang namanya sudah sangat lama berkecimpung dalam berbagai kerja terkait su perempuan di tanah air. Baik sebagai akademisi, maupun di ranah aktivisme. Mereka adalah: Kamala Chandrakirana (Ketua Komnas Perempuan periode 2003-2009), Kristi Poerwandari (Ketua Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia), Neng Dara Affiah (komisioner Komnas Perempuan periode 2010-2014), Sjamsiah Achmad (Komisioner Komnas Perempuan sejak awal berdiri sampai 2010), Sri Kusyuniati (Peneliti), Sulistyowati Irianto (Gurubesar bidang Antropologi Hukum Universitas Indonesia) dan Yustina Rostiawati (komisioner Komnas Perempuan periode 2010-2014).

Sedangkan Komite Pelaksana (organizing committee) Konferensi “Hukum dan Penghukuman” adalah gabungan dari alumni Kajian Wanita Universitas Indonesia dan staf Komnas Perempuan.

Latar Belakang dan Alasan Diadakannya Konferensi “Hukum dan Penghukuman”

Tidak terbantahkan, ruang yang lebih luas dan lebih baik dalam kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, semakin terlihat. Era baru pasca Orde Baru memberikan ruang baru demokratisasi, otonomi daerah dan perubahan lain ke arah yang lebih baik. Berbagai aturan perundangan di tingkat nasional dan daerah yang memberikan perlindungan pada hak asasi manusia berhasil ditelurkan.

Undang-undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU no. 23 Tahun 2004, merupakan suatu keberhasilan dan terobosan sangat penting dalam mengupayakan keadilan bagi korban. Meski demikian, ada cukup banyak kebingungan dari istri yang ingin suaminya berhenti melakukan tindak kekerasan, tetapi tidak ingin sang suami dipidana penjara karena berbagai alasan. Termasuk untuk menghindari stigma. Sejumlah pendamping mencoba membangun mekanisme alternatif dan menghadirkan bentuk-bentuk sanksi sosial yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Sementara itu, beberapa tahun terakhir ini berkembang wacana kuat mengenai pengaturan masyarakat dengan memfokus pada aspek moralitas. Aceh kini mempunyai kewenangan khusus melaksanakan Syariat Islam, memperkenalkan cambuk sebagai bentuk penghukuman baru dalam peraturan daerah. Dalam perkembangannya, pengenalan bentuk hukuman ini memunculkan keinginan adopsi bentuk-bentuk penghukuman badan lainnya, seperti potong tangan untuk pencuri, atau bahkan rajam sebagaimana tercermin dalam Qanun Jinayat. Di daerah lain, berbagai persoalan masyarakat yang sangat kompleks tampaknya juga dipahami oleh para pengambil kebijakan sebagai persoalan moralitas, dan dikerucutkan melalui pengaturan moral. Lebih sempit lagi, pengaturan moral tersebut dikerangkai dalam pengaturan moral dan perilaku masyarakat. Bahkan muncul wacana baru pengaturan yang merasuk pada lingkup pribadi atas nama agama dan moralitas, yang bagi sebagian kalangan sipil dipahami sebagai ranah yang seharusnya tidak dimasuki oleh negara. Semuanya langsung maupun tidak langsung banyak menyangkut perempuan dan konstruksi gender dalam ranah privat, publik maupun kebijakan. (lihat Latar Belakang Konferensi “Hukum dan Penghukuman” dalam situs Pengetahuan dari Perempuan-Komnas Perempuan).

Pada saat sama kita mengamati situasi hak asasi manusia di tempat penahanan dan lembaga pemasyarakatan. Amat sesaknya tingkat hunian menyebabkan hak atas kondisi hidup yang layak sulit. terpenuhi. Ketiadaan klasifikasi kejahatan menyebabkan  narapidana dalam berbagai tingkatan tindak-pidana bercampur baur, dengan tetap bertahannya tindak kekerasan antar tahanan/narapidana serta penyiksaan. Berbagai keterbatasan sarana dan prasarana ikut memicu proliferasi bentuk-bentuk penghukuman baru yang dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian, termasuk bentuk hukuman badan seperti yang telah diperkenalkan di Aceh.

Karakteristik, Tujuan dan Arti Penting Konferensi “Hukum dan Penghukuman”

Konstruksi hukum selama berabad-abad hingga kini, didominasi oleh bangunan pemikiran laki-laki, untuk kepentingan penguasa. Hukum yang didamba masyarakat dapat memberi keadilan dan perlindungan, malah menyudutkan dan mengkriminalisasi perempuan dan kelompok marjinal. Dalam tampilannya di masa kini, konstruksi hukum didominasi oleh bangunan pemikiran laki-laki untuk kepentingan penguasa. Mereka tampil dalam wacana yang mempersempit kompleksitas berbagai persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan  dalam kacamata moral. Pemahaman kemudian dipersempit lagi ke dalam pengaturan moral dan perilaku masyarakat (seringkali perempuan), dengan  menggunakan cara berpikir tunggal dan penyeragaman dalam menyelesaikan persoalan publik. Penyelesaian demikian berpotensi makin merentankan posisi perempuan, melanggengkan berbagai stereotipe dan diskriminasi, sekaligus melemahkan sendi penghormatan terhadap kebhinekaan.

Dengan gambaran demikian, hukum dengan potensi positifnya yang sangat besar untuk  mendidik masyarakat mengenai penghormatan terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia direduksi ke dalam peran negatif hukum yang bersifat punitif, pemantapan stigma, bahkan penguatan pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat. Hukum demikian tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan dan menghormati realitas majemuk, serta untuk menyuarakan persoalan-persoalan dan kepentingannya. Sebaliknya, hukum kemudian memberi otoritas mutlak pada pihak penguasa untuk mendefinisikan baik-buruk dan benar-salah. Hukum demikian berpotensi memiskinkan dan meminggirkan perempuan serta kelompok-kelompok minoritas, serta  memudahkan penyelewengan kekuasaan.

Sementara itu kita mencatat berbagai hak konstitusional warganegara yang perlu dilindungi, antara lain hak atas hidup dan untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, kepastian hukum dan keadilan, hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, serta hak atas perlindungan. Kita juga telah memiliki berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi negara seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, Konvensi tentang Penyiksaan dan Kekejaman Lain, dan Tindakan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Harkat serta Kemanusiaan; Konvensi Internasional Pemberantasan Segala Bentuk Diskriminasi Ras; Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik; maupun berbagai instrumen internasional lain yang penting tetapi belum diratifikasi.

Sehubungan hal di atas, menjadi sangat penting untuk menyediakan mekanisme bagi masyarakat, khususnya perempuan yang dalam konstruksi gender yang patriarkis berada dalam posisi rentan dan sering dikorbankan. Mereka perlu tempat untuk secara terbuka menyampaikan persoalan, temuan pendampingan dan kerja lapangan, hasil penelitian, serta pemikiran baru untuk menanggulangi kebuntuan dan membuka pemahaman baru.

Rekonstruksi hukum dan penghukuman – dalam arti dan cakupan seluas-luasnya – perlu dilakukan dengan memerhatikan pengalaman perempuan dan kelompok marjinal. Rekonstruksi ‘hukum dan penghukuman’ sekaligus merupakan rekonstruksi nilai, perspektif, teori dan cara berperilaku kita semua dalam memahami, mengelola dan menyelesaikan wacana publik.

Wacana ‘hukum dan penghukuman’ di sini diartikan secara luas. Bukan hanya dalam artian hukum positif (perdata, pidana) dan kebijakan formal tertulis di tingkat nasional maupun daerah. Masuk pula di sini berbagai diskusi mengenai bagaimana masyarakat mempersepsi, mengevaluasi, memberikan sanksi, melakukan pemantapan nilai dan perilaku dalam keluarga, di sekolah, dalam hubungan kerja, dalam relasi antar kelompok, hingga ke hukum dan kebijakan formal. Pada intinya, konferensi diarahkan untuk mengambil intisari pemaknaan pengalaman lapangan, membuka dan mengusulkan pemahaman dan pemikiran baru. Temuan ini dapat bersifat konseptual maupun strategis, mengenai hukum, bukan sebagai alat represi melainkan sebagai wadah pendidikan masyarakat. Mengintegrasikan dimensi feminin, atau ‘pengetahuan dari perempuan’ menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan, keadilan dan dijunjung tingginya martabat dan hak asasi manusia dari semua kita yang berbeda-beda. (lihat Karateristik, Tujuan dan Signifikansi Konferensi “Hukum dan Penghukuman” dalam situs Pengetahuan dari Perempuan-Komnas Perempuan).

Mekanisme Konferensi “Hukum dan Penghukuman”

Konferensi ini berlangsung dengan mekanisme gabungan antara ’undangan menulis makalah’ (call for papers), terutama bagi kalangan akademik dan umum, serta ‘afirmasi-rekomendasi’, khususnya bagi pekerja kemanusiaan dan pekerja HAM yang bergelut di lapangan. Ini untuk menjamin dibukanya akses yang seluas mungkin untuk semua pihak, sekaligus diperolehnya pembelajaran dari kerja-kerja terbaik di lapangan.

Konferensi mengundang partisipasi yang sama aktifnya dari praktisi lapangan, akademisi, peneliti dan individu-individu lain yang berminat, dari kalangan non hukum (sosiologi, antropologi, kesehatan, psikologi, seni, bahasa, media dan lain sebagainya) maupun kalangan hukum. Kesemuanya untuk memastikan berbagi pengalaman yang maksimal serta peneluran pemikiran komprehensif. Pada akhirnya konferensi menjadi wadah dialog yang konstruktif dan strategis; dengan memastikan hasil akhirnya berkelanjutan strategis. Juga diharapkan ada kelembagaan dari proses dan hasil-hasil percakapan, untuk memastikan pembaruan hukum yang bermuara pada perlindungan masyarakat dan penghormatan akan martabat dan hak-hak asasi manusia.

Pembahasan dan pembangunan pengetahuan dalam konferensi diarahkan untuk membagikan dan merefleksikan pengalaman-pengalaman lapangan, sebagai dasar pembelajaran dan perenungan kembali dasar-dasar filosofis dan paradigma berpikir pembangunan kemanusiaan. Pembahasan dalam konferensi diharapkan sekaligus akan membuka dan mengusulkan pemahaman, pemikiran-pemikiran alternatif dan strategi-strategi baru – dapat bersifat konseptual maupun strategis.

Konferensi “Hukum dan Penghukuman” ini diharapkan akan menghasilkan tiga bentuk keluaran (output) utama, yaitu: Pengalaman Lapangan, Kajian Konseptual dan Pemikiran Alternatif.

Tema Khusus dan Konteks Masalah Konferensi “Hukum dan Penghukuman”

Para pemakalah baik dari kalangan akademisi dan praktisi lapangan yang akan membagi pengetahuannya dalam konferensi ini, dibagi atas beberapa tema khusus yang dapat dikembangkan dalam situasi nyata konteks-konteks sebagai berikut:

  • Pembelajaran dari berbagai instrumen internasional, implementasi instrumen nasional dan pengalaman negara lain
  • Perempuan dan relasi gender terkait tubuh, seksualitas, reproduksi dan kehidupan berkeluarga
  • Perempuan dan relasi gender terkait sumberdaya alam, masyarakat adat, masyarakat terpencil dan masyarakat miskin perdesaan
  • Perempuan buruh, pekerja migran, pekerja rumahtangga, pekerja informal dan masyarakat miskin kota
  • Perempuan dan relasi gender dalam otonomi daerah, konteks konflik dan kerja perdamaian
  • Perempuan dan relasi gender dalam wacana pluralitas budaya, beragama dan berkeyakinan
  • Perempuan korban yang diposisikan sebagai pelaku kejahatan/kriminal
  • Perempuan sebagai pekerja kemanusiaan dan pekerja HAM
  • Perempuan bicara mengenai isu-isu strategis lain (mis. perdagangan manusia dan perdagangan perempuan hingga ke bentuk-bentuknya yang paling kejam dan destruktif, perdagangan narkoba lintas negara, korupsi, hukuman mati, dan lain sebagainya)

Perkembangan Terkini “Konferensi Hukum dan Penghukuman”

Sampai tulisan ini dibuat, 5 Oktober 2010, telah terpilih 78 orang panelis yang makalahnya masing-masing diharapkan akan memiliki kontribusi yang sangat penting bagi kontruksi pengetahuan dari perempuan, dalam kerangka bahasan “Hukum dan Penghukuman” sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Mereka dipilih sejak bulan Juli 2010 dan diseleksi lewat pertimbangan Komite Pengarah dari sekitar 200 abstrak makalah yang masuk.

Ke-78 makalah ini telah dikelompokkan oleh Komite Pengarah dan Komite Pelaksana ke dalam tema-tema khusus sesuai dengan konteks masalah yang telah dibangun sebelumnya. Masing-masing tema khusus ini secara bersama-sama akan dipaparkan dengan koordinasi seorang penanggung jawab (convenor) yang merupakan praktisi dan sebagian adalah akademisi dalam bidang yang dikupas dalam tema-tema khusus tadi.

Pemaparan makalah akan berlangsung dalam diskusi-diskusi panel konferensi dari hari pertama Konferensi “Hukum dan Penghukuman”, 29 November 2010 sampai hari terakhir, 1 Desember 2010.

Selain itu, Konferensi “Hukum dan Penghukuman” juga menghadirkan diskusi pleno dengan pembicara pleno di luar diskusi panel dengan 78 orang panelis di atas. Tema-tema pleno yang akan dibahas dari hari pertama, kedua dan ketiga adalah: (1) Menegakkan Hukum Yang Berkeadilan Gender.  (2) Multikulturalisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kelompok Marjinal. (3) Tantangan Terkini Kajian Gender dan Pelembagaan Pengetahuan dari Perempuan.

Jadwal Kegiatan Konferensi ”Hukum dan Penghukuman”

Minggu, 28 November 2010

Pembukaan Konferensi

–   sambutan oleh Rektor Universitas Indonesia (dalam konfirmasi)

–  pembukaan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dalam konfirmasi)

  • pembukaan oleh Ketua Komnas Perempuan (Yuniyanti Chuzaifah)
  • pembukaan oleh Ketua Prodi Kajian Wanita PPs-UI (Kristi Poerwandari)
  • Pembicara kunci: Prof. Dr. Maria Farida I, SH, MH (Mahkamah Konstitusi), ‘Persoalan penegakan hukum dan konstitusi di Indonesia’ (dalam konfirmasi)
  • Penanggap: Kamala Chandrakirana

Senin, 29 November 2010 (Panel Sesi I):

  • Perempuan dan lingkungan (convenor: Arimbi Heroepoetri, Jakarta)
  • Akses perempuan terhadap hukum (convenor: Nani Zulminarni, Jakarta)
  • Pengalaman pendampingan hukum (convenor: Susi Handayani, Bengkulu)
  • Kekosongan hukum soal perlindungan PRT dan buruh migran (convenor: Umu Hilmy, Malang)

Senin, 29 November 2010 (Panel Sesi II):

  • Perspektif psikososial mengenai penghukuman dan alternatif-alternatif sanksi sosial (convenor: Nani Nurrachman, Jakarta)
  • Reproduksi dan seksualtias dalam hukum dan kebijakan (convenor: Nursjahbani K)
  • Berbagai tantangan prevensi dan intervensi KDRT (convenor: Saifuddin Bantamsjam, Aceh)
  • Hukum dan penghukuman dari perspektif feminis muslim (convenor: Ruhaini Dzuhayatin, Yogyakarta)

Selasa, 30 November 2010 (Panel Sesi I):

  • Penghukuman dan kerentanan perempuan dalam sistem adat (convenor: Saur Tumiur Situmorang, Jakarta)
  • Marjinalisasi dan penghukuman – tinjauan agama dan budaya (convenor: Lies Marantika, Ambon)
  • Pengalaman perempuan dalam tahanan (convenor: Mamik Sri S, Jakarta)
  • Gerakan perempuan dan isu hukum dan penghukuman – sharing internasional (convenor: Marilyn Porter, Kanada)

Selasa, 30 November 2010 (Panel Sesi II):

  • Hukum dan penghukuman dalam perspektif pluralisme hukum (convenor: Sulistyowati Irianto, Jakarta)
  • Media massa sebagai alat represi atau mengupayakan keadilan (convenor: Ati Nurbaiti, Jakarta)
  • Otonomi daerah dan demokrasi (convenor: Ani Soetjipto, Jakarta)
  • Pelanggaran HAM berat berbasis gender dan kekerasan di masa lalu (convenor: Desti Murdijana, Jakarta)

Selasa, 30 November 2010 (Panel Sesi III):

  • Security Reform (convenor: Yustina Rostiawati, Jakarta)
  • Perempuan pekerja kemanusiaan/pekerja HAM (convenor: Andy Yentriyani, Jakarta)
  • Pengorganisasian dan penguatan perempuan berbasis komunitas (convenor: Sri Kusyuniati, Jakarta)
  • Mengupayakan hukum yang memberikan perlindungan dan keadilan

Jadwal Diskusi Pleno dan Nama Pembicara Pleno

Senin, 29 November pk. 14.30 – 17.00.

Tema: Menegakkan Hukum Yang Berkeadilan Gender.

Pembicara:

  • Irawati Harsono – Derap Warapsari: Pengalaman penegak hukum dalam proses penegakan hukum/pemberian sanksi/pen’jera’an
  • Nursjahbani Katjasungkana – Federasi APIK: Mengupayakan Paradigma Baru dan Bantuan Hukum Berkeadilan Gender
  • Galuh Wandita – International Center for Transitional Justice (ICTJ): Perempuan dan Kerja Perdamaian di Daerah Pasca Konflik.

Selasa, 30 Desember pk. 16.30 – 18.30.

Tema: Multikulturalisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kelompok Marjinal.

Pembicara:

  • Neng Dara Affifah – Komnas Perempuan: Marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kelompok agama/kepercayaan minoritas
  • Rumadi – Wahid Institute: Multikulturalisme dalam perspektif HAM: Tinjauan konseptual dan situasi lapangan
  • Rustriningsih – Wagub Jateng: Menghormati dan melindungi keberagaman: pengalaman dan perspektif birokrasi (dalam konfirmasi)

Rabu, 1 Desember pk. 09.00 – 11.00.

Tema: Tantangan Terkini Kajian Gender dan Pelembagaan Pengetahuan dari Perempuan.

Pembicara:

  • Saparinah Sadli: Perspektif Indonesia
  • Sjamsiah Achmad: Perspektif Indonesia dalam konteks kebijakan negara dan relasi Internasional
  • Marilyn Porter: Sharing pembelajaran dari Kanada

Jadwal diskusi panel dan diskusi pleno yang telah disusun di atas, masih terbuka kemungkinan untuk diperbaiki dan berubah terkait dengan situasi dan kondisi sampai pelaksanaan Konferensi “Hukum dan Penghukuman” pada 29 November 2010.***

One response to this post.

  1. Posted by andalusia ismi karim on 14 Desember 2010 at 4:03 AM

    mengikuti konferensi hukum dan penghukuman menjadikan saya mengerti dan sadar betul bahwa apa yang terjadi pada yang saya adalah suatu kesalahan besar, hal yang selama ini dianggap hal biasa ternyata bisa menjadi sangat luar biasa jika seseorang sudah menjadi putus asa..tak tau harus kemana korban mengadu..

    perempuan sebagai makhluk yang lemah itu sudah pasti, dipandang dari sudut manapun perempuan akan kalah dan salah jika ia melakukan perlawanan terhadap hukum yang didominasi oleh bangunan pemikiran laki-laki..

    tak perlu menyerah dan terus berjuang..karena hidup adalah perjuangan, karena hidup itu indah dan karena keindahan itu membahagiakan diri sendiri dan orang lain, karena kebahagiaan akan membawa kedamaian.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: