Pemenuhan Asa Kartini

Dimuat pertama kali di Harian Kompas, Jumat, 16 April 2010

Ninuk Mardiana Pambudy

Tiba bulan April dan kita kembali akan memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 nanti. Apakah kehidupan perempuan Indonesia telah menjadi seperti yang dicita-citakan perempuan yang telah menginspirasi perjuangan kesetaraan perempuan di Tanah Air itu?

Dalam banyak hal perempuan Indonesia telah lebih baik keadaannya. Pendidikan yang dicita-citakan Kartini harus diberikan juga untuk anak perempuan, misalnya, kini terwujud menjadi program wajib belajar sembilan tahun. Nyaris tak ada lapangan kerja yang tak terbuka untuk perempuan, paling tidak secara normatif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2007, dan Komnas Perempuan adalah pemenuhan mandat UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Di sisi lain, justru setelah digulirkannya reformasi di sana-sini perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak perempuan perlahan tergerus.

Penolakan Mahkamah Konstitusi menguji materi UU Pornografi, misalnya, mengingkari keberagaman Indonesia dan membahayakan hak asasi perempuan. UU ini ditengarai Komnas Perempuan mengkriminalkan perempuan korban perdagangan orang, sementara dalang tindak pornografi dapat lolos dari jerat hukum. Komnas Perempuan juga mencatat sejumlah peraturan daerah (perda) yang mendiskriminasi dan membatasi gerak perempuan dengan alasan moral dan kesusilaan. Praktik budaya yang mendiskriminasi perempuan, seperti nikah di bawah umur, terus terjadi dan direstui lembaga besar seperti Nahdlatul Ulama. Meski anak perempuan tidak lagi dihalangi mengenyam pendidikan, tetapi dalam tiap tingkat pendidikan dari dasar, menengah, hingga atas, jumlah anak perempuan yang mendaftar lebih kecil dari anak laki-laki (Indeks Pembangunan Manusia/IPM 2009).

Laporan IPM 2009 Program Pembangunan PBB (UNDP) memperlihatkan, nilai GDI (Gender Development Index, yaitu indeks pembangunan dikaitkan dengan jender) Indonesia 0,726, sedangkan nilai HDI 0,734. Kesenjangan ini memperlihatkan pembangunan nasional belum sepenuhnya memerhatikan keseteraan jender.

Suasana zaman

Bagaimana memaknai perjalanan perempuan Indonesia?

Akademisi yang lekat dengan gerakan perempuan, Saparinah Sadli, mencatat dengan baik makna menjadi perempuan di Indonesia melalui tulisan-tulisannya dalam rentang 1984-1999 di berbagai kesempatan. Tulisan yang dikumpulkan dalam buku Berbeda tetapi Setara, Pemikiran tentang Kajian Perempuan memperlihatkan perubahan waktu ke waktu pemahaman, masalah, dan kebutuhan perempuan di masyarakat, serta perlindungan, penghargaan, dan pemenuhan haknya oleh negara.

Ada optimisme perubahan membawa banyak kemajuan bagi perempuan, tetapi juga mengingatkan perubahan itu sesuatu yang harus terus dijaga agar tidak berbalik mengungkung kembali perempuan.

Dalam pidato ilmiah pada Dies Natalis Universitas Indonesia, 2 Februari 1988, bahasan Saparinah tentang penggunaan kata ”perempuan” atau ”wanita” menggambarkan suasana saat itu (hal 3). Saparinah beralasan, dia lebih memilih kata perempuan sebagai cara menjelaskan ”jenis kelamin yang tergolong perempuan” sebagai lawan jenis laki-laki dan karena bermakna ”yang di-empu-kan”. Kata wanita, demikian Saparinah, telah memasyarakat, dianggap lebih halus, dan untuk sebagian orang dianggap lebih romantis.

Lebih dari itu, pemilihan kata perempuan bagi gerakan perempuan adalah simbol melepaskan diri dari kooptasi oleh negara. Negara saat itu menggunakan kata wanita dan mendefinisikan peran perempuan sebagai pendamping suami dan ibu rumah tangga.

Dalam konteks itu, perempuan tidak bersuami dianggap liyan. Konsekuensinya, diskriminasi di masyarakat, mulai dari seksualitas perempuan berupa stigma terhadap perempuan tak menikah, menjanda, atau memiliki orientasi seksual berbeda dari arus utama; diskriminasi di tempat kerja melalui pembedaan pengupahan dan kesempatan berkarier; hingga kekerasan dalam rumah tangga.

Kembali pada berbagai pemikiran Saparinah Sadli, membaca buku tersebut terlihat mosaik persoalan, capaian, dan tantangan yang dihadapi perempuan. Pemerintah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, tetapi dari perspektif CEDAW pula Saparinah yang ikut membidani kelahiran Komnas Perempuan melihat masih banyak pekerjaan rumah untuk memenuhi HAM setelah era reformasi dan kata perempuan diterima negara.

Saparinah mencatat, perda pada era otonomi daerah justru menghambat gerak perempuan. Pencapaian 3 dari 8 Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2015, yaitu penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, menurunkan angka kematian bayi, dan meningkatkan kesehatan maternal/menurunkan angka kematian ibu melahirkan, meskipun angkanya menunjukkan perbaikan, tetapi menghadapi banyak kendala. Begitu pula pelanggaran hak perempuan, berupa diskriminasi ataupun kekerasan, belum dipahami sebagai pelanggaran HAM.

Terbitnya buku ini—menandai 20 tahun Program Kajian Wanita Universitas Indonesia yang didirikan Saparinah—juga mengingatkan pentingnya mengembangkan teori feminisme yang khas Indonesia sebagai pisau analisis berdampingan dengan aktivisme lapangan dalam satu langkah gerakan perempuan.

Data buku

• Judul: Berbeda tetapi Setara, Pemikiran tentang Kajian Perempuan
• Penulis: Saparinah Sadli
• Penyunting: Imelda Bachtiar
• Penerbit: Penerbit Buku Kompas, 2010-04-15
• Tebal: 504 hal + XXV

Sumber:

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/16/05523857/pemenuhan..asa.kartini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: