Kelemahan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Keuangan Publik

Penulis: Niken Lestari

Pengelolaan keuangan publik di Papua yang menghadirkan pembicara Aaron Simanjuntak, staf Bank Dunia dan moderator Edi Prasetyono dari FISIP UI. Aaron menjelaskan beberapa temuan program Analisis Pengeluaran Publik (PEA) yang dikelolanya di Papua. Analisis tersebut mencakup pendapatan dan pembiayaan daerah, belanja daerah, dan pengelolaan keuangan daerah. Istilah pengelolaan keuangan publik lebih dikenal dengan sebutan pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan/pertanggungjawaban, dan pengawasan. Dari segi pendapatan atau kapasitas fiskal per kapita, provinsi Papua berada di urutan kedua tertinggi setelah Papua Barat. Kedua provinsi itu tingkat pendapatannya jauh lebih tinggi dari provinsi lain seperti Gorontalo, Bali, Jogja atau Jawa Timur. Istilah Aaron, jika pendapatan Papua dari pemerintah pusat dibagikan ke warga Papua secara langsung, tanpa syarat, maka pendapatan tiap orang Papua akan jauh lebih tinggi dari rata-rata pendapatan orang Indonesia.

Dari APBD 2004-2008 terlihat pendapatan daerah Provinsi Papua terus mengalami peningkatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah menjadi komponen PAD (Pendapatan Asli Daerah) paling dominan bagi Pemprov Papua dan retribusi daerah bagi pemkab/kota. Namun, sejumlah pajak dan retribusi yang dilakukan belum memiliki dasar hukum.

Dengan kondisi pendapatan daerah Provinsi Papua yang sangat besar, bagaimana komposisi belanja yang dilakukan? Aaron menunjukkan bahwa komposisi terbesar (56 persen) belanja provinsi dihabiskan untuk sektor administrasi umum pemerintahan yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan biaya penunjang kegiatan. Artinya pendapatan yang besar tadi sebagian besar dibelanjakan untuk menunjang administrasi daerah. Sementara untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan (5 persen), kesehatan (6 persen), pekerjaan umum (17 persen), perhubungan (7 persen), pertanian (2 persen), lainnya (7 persen) mendapat porsi belanja yang sangat minim.

Dari porsi yang minim tadi, sebagian besar diperuntukkan untuk administrasi juga. Misalnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang mendapat alokasi sedikit. Dari yang sedikit tadi, sebagian besar digunakan untuk belanja barang dan jasa dan pegawai yang tidak secara langsung memberi dampak bagi peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Papua.

Aaron mengatakan bahwa porsi belanja modal, mencakup obat-obatan, alat kesehatan, alat kontrasepsi, dll, sangat sedikit dibandingkan belanja pengadaan barang-barang tersebut. Kecenderungan yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten/kota dan di sektor strategis lain.

Aaron juga menjelaskan bahwa pendapatan yang sangat besar tadi tidak mampu menggerakkan perekonomian Provinsi Papua. Hal itu karena sebagian besar dari pendapatan tidak berputar di Papua, misalnya dalam perjalanan dinas ke luar provinsi uang akan dipakai untuk membeli tiket yang tidak kembali ke provinsi atau pembelian komputer atau perangkat keras lain yang dilakukan di luar Papua. Pendapatan provinsi dan kabupaten banyak tersedot ke luar sehingga roda perekonomian lokal kurang bergairah. Aaron menjelaskan bahwa pada tingkat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, keterlibatan warga sebatas formalitas. Kumpul warga dilakukan untuk menjaring dan menampung respon tetapi tidak jelas tindak lanjutnya dan warga tidak dilibatkan lagi. Kelemahan lainnya adalah tidak terlihatnya kaitan antara perencanaan dengan penganggaran dalam berbagai tingkat pemerintahan. Kegiatan yang sudah direncanakan sering tidak muncul dalam penganggaran. Kapasitas akuntansi aparat pemprov dan pemkab juga sangat lemah sehingga menghambat proses pelaporan.

Bank Dunia menindaklanjuti berbagai temuan tadi dengan mengembangkan MKPP (Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran) sebagai alat bantu kepala daerah untuk melihat rangkaian pelaksanaan anggaran yang disusun oleh SKPD, apakah sudah sesuai dengan apa yang disepakati di dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pemakaian MKPP dianggap cukup baik saat dilakukan di provinsi lain dan ingin dilihat pemakaiannya di Papua. Penelitian kualitatif akan menyusul kemudian untuk melihat lebih jauh kondisi dan persepsi warga terhadap keuangan daerah.

Setelah pemaparan temuan dari Aaron, maka acara rehat sebentar kemudian peserta simposium dibagi dalam dua kelompok diskusi. Saya tidak mengikuti diskusi tersebut tetapi berharap ada aksi dari rangkaian simposium dan lokakarya nasional yang dapat membantu warga provinsi Papua dan warga provinsi lainnya, terutama kelompok perempuan, untuk dapat terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Lokakarya itu mengingatkan mengenai pentingnya perempuan berpartisipasi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah. Penganggaran sensitif gender atau gender-budgeting memungkinkan pemerintah daerah melihat sejauh mana sektor-sektor strategis yang berdampak pada perempuan dan anak terakomodasi dalam anggaran. Perempuan punya hak dalam melakukan pengawasan di lapangan. Temuan dari Bank Dunia di atas masih melihat anggaran secara umum tetapi memberi gambaran terhadap buruknya pengelolaan keuangan daerah dan adanya perbedaan antara kebutuhan dengan anggaran.

Kelemahan itu tentu tidak hanya terjadi di Papua karena Provinsi Papua adalah bagian dari sebuah sistem yang terbangun di Indonesia. Setiap warga dapat melihat dari rencana dan anggaran pemerintah daerah masing-masing dan mengkritisi prosesnya.

Jakarta, 11 April 2010

One response to this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: