“Pemerkosaan Telah Menjadi Terorisme Seksual”

Profil Prof. Dr. Saparinah Sadli

Wawancara dengan Majalah D&R, 8 Maret 1997

Dulu, ia dikenal dengan penelitian-penelitiannya tentang perilaku menyimpang. Kemudian, tampaknya, Saparinah Sadli lebih sibuk di kampus, mengintroduksikan mata kuliah yang berkaitan dengan keperempuanan. Akhir tahun lalu, ia terpilih menjadi anggota Komnas HAM.

Suatu kali, ia bilang, persamaan hak antara wanita dan pria memang sudah tak menjadi persoalan. Yang jadi masalah adalah sikap pria terhadap wanita. Lebih khusus lagi, sikap pria terhadap istrinya. Ia memberikan contoh: ketika omong-omong dengan seorang pria yang mendukung emansipasi dan sangat setuju bahwa wanita bisa jadi apa saja, dari sekretaris sampai direksi, toh, buntut-buntutnya, si pria itu bilang, “itu semua boleh saja, asal ia bukan istri saya.”

Saparinah Sadli yang duduk di Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM—subkomisi yang selama ini tak begitu terdengar geraknya—berniat menjadikan subkomisi itu hidup. Bicara soal jangka panjang, subkomisi itu penting: menyiapkan individu maupun masyarakat memahami dan menjalankan hak-hak asasi manusia, katanya.

Berikut wawancara Imelda Bachtiar dari D&R dengan psikolog yang pernah menjadi asisten apoteker ini, di Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia dan di rumahnya di bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Apakah sebelumnya Anda sudah tahu kalau bakal dipilih sebagai anggota baru Komnas HAM?

Sama sekali tidak. Jadi, mereka rupanya mempunyai daftar orang yang dianggap bisa menjadi calon. Yang saya dengar, jumlah calon ada 31 orang dan kemudian yang dipilih empat orang, saya termasuk. Saya memang ditanya dulu oleh ketuanya, Pak Munawir. Waktu itu, saya katakan bahwa saya sebetulnya sangat sibuk di universitas, di samping kegiatan lain. Saya tidak tahu apakah saya or­ang yang tepat untuk duduk di Komnas HAM. Saya juga tidak tahu kegiatan seperti apa yang harus saya lakukan di sana. Waktu itu, Pak Munawir mengatakan, sebetulnya semua anggota Komnas HAM bukan full timer.

Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tidak akan disiapkan untuk Subkomisi Pemantauan. Komnas HAM kan mempunyai tiga subkomisi, yang baru saya ketahui waktu saya masuk. Yang pertama: Subkomisi Pemantauan. Itu yang paling dikenal karena biasanya menangani kasus-kasus yang kemudian ramai diberitakan. Selain itu ada Subkomisi Pengkajian serta Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Subkomisi Pengkajian tugasnya memikirkan konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia, yang perlu diratifikasi Indonesia. Jadi, kelompok itu mempersiapkan aplikasi-aplikasi untuk dipertimbangkan di Indonesia.

Saya dimasukkan dalam Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Subkomisi itu menjalankan salah satu dari tugas dari Komnas HAM: menciptakan kondisi kondusif bagi tegaknya hak asasi manusia di Indonesia. Itu berarti kami sebenarnya harus menyusun program-program sosialisasi, pelatihan, dan sebagainya.

Namun, sudah tiga tahun berdiri, Komnas HAM sama sekali belum menanganinya. Sebabnya, personalianya sangat terbatas. Itu belum banyak diketahui orang luar. Jadi, kami sebagai anggota tidak mempunyai staf. Tidak ada orang yang meneruskan yang kami inginkan. Baru sekarang dipikirkan bahwa setiap subkomisi boleh mengangkat satu atau dua orang staf. Itulah yang mungkin bisa membantu mewujudkan hal-hal yang sangat mendesak: cara menegakkan hak asasi manusia, apa yang perlu dilakukan.

Banyak orang menduga, kehadiran Anda akan membuat Komnas HAM lebih memperhatikan masalah hak asasi manusia yang berperspektif gender?

Ya, jelas. Sebetulnya, bukannya anggota lain itu tidak memperhatikan masalah-masalah berperspektif gender. Soalnya sederhana saja: mereka tidak tahu apakah itu juga penting. Memang saya setiap hari juga mengingatkannya. Tapi, jangan lupa, saya kan baru satu bulan di Komnas HAM.

Bentuk konkretnya bagaimana?

Belum. Jadi, saya memang sudah bicara dengan Ibu Irawati dari Universitas Bhayangkara. Dia adalah mantan wanita polisi. Saya usul bagaimana kalau kita mengadakan seminar tentang itu. Sebe­narnya, banyak kasus yang menimpa wanita, tapi oleh polisi ditangani tanpa perlakuan berbeda, seperti kasus-kasus pemerkosaan. Itu kan tindak kejahatan, tapi bukan kejahatan biasa, bukan seperti mencuri. Pemerkosaan sebenarnya kejahatan pelanggaran hak asasi ma­nusia, khususnya pelanggaran norma sosial paling asasi pada wanita. Itu pun belum dipikirkan. Sampai sekarang, pemerkosaan dilihat sebagai satu tindakah kejahatan biasa. Maka, sering, malah dipertanyakan, apakah benar-benar telah terjadi tindak pemerkosaan atau tidak.

Jadi, persepsi tentang tindak pidana pemerkosaan masih harus disamakan?

Ya. Kita kan harus melihat dan memikirkan bagaimana sebetul­nya menciptakan suatu kondisi hak asasi manusia. Kan, harus melibatkan berbagai pihak. Saya ingin masuk ke dalam lingkungan yang sudah memikirkannya. Dan, wadahaya sudah ada. Di situ ada Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Nah, pusat studi itu harus juga mengembangkan sesuatu yang khusus memikirkan isu-isu wanita. Antara lain, ya, kekerasan seksual. Tapi, itu bukan satu-satunya isu wanita.

Menurut Anda, apakah pengadilan melakukan tindakan diskriminatif dalam menangani kasus pemerkosaan?

Kalaupun dikatakan ada diskriminasi, mungkin bisa diterangkan begini. Seperti kasus di Jawa Barat, seorang istri tahanan mengaku diperkosa empat oknum polisi. Petugas polres segera menyatakan bahwa itu belum tentu benar karena korban melaporkannya lama setelah kejadian. Tidak dipikirkan bahwa dia itu istri tahanan yang sedang memperjuangkan agar suaminya, yang dituntut dan belum tentu bersalah, bisa keluar. Dan, pihak polisi tidak memikirkan bahwa orang itu takut melapor. Memang, keterlambatan pelaporan itu disayangkan. Tapi, kenapa bukan hal itu yang justru diangkat? Mengapa korban begitu terlambat melaporkannya?

Kemudian, kalau perkara sudah di pengadilan, kita juga tidak tahu bagaimana perkembangannya, seperti kasus keluarga Acan (pemerkosaan atas ibu dan dua anak di Bekasi, Jawa Barat, Juli 1995). Sama sekali kita tidak tahu apakah itu masih serius ditangani atau tidak. Lalu, bagaimana hukumannya, kita kan tidak tahu sampai sekarang.

Saya pikir, polisi atau Departeman Kehakiman, kalau tidak disadarkan aktivis-aktivis perempuan, juga tidak akan berbuat apa-apa. Jadi, program mereka harus lebih jelas. Tidak hanya melaporkan, misalnya, tahun lalu ada sekian ratus jenis pemerkosaan. Memang, bisa saja dihitung, tapi kemudian apa tindak lanjutnya. Jadi. kita juga harus memikirkannya.

Jadi kehadiran lembaga semacam rape center atau crisis cen­ter sudah mendesak?

Menurut saya, ya. Apalagi, sekarang ini, pemerkosaan bisa di mana saja. Bisa di hotel, bisa di rumah sakit. Jelas, kita memerlukan suatu pemikiran yang sangat menyeluruh. Malah, saya menganggap pemerkosaan sudah menjadi terorisme seksual. Karena, di mana saja berada, seorang perempuan potensial untuk diperkosa, bahkan seorang pasien yang tergeletak di rumah sakit.

Anda pernah kan naik taksi sendirian pada malam hari dan takut? Padahal, belum tentu sopir taksinya akan berbuat seperti itu. Tapi, kemungkinannya ada. Dulu, di Amerika sering dikatakan, kalau naik lift, hati-hati jika ada kulit hitam masuk. Sekarang, di Jakarta pun kita bisa berpikir demikian. Jadi, ada semacam teror yang menyertai kita.

Anak kedua Bupati Tegalsari, Jawa Tengah, yang lahir pada 24 Agustus 1927 ini melihat, sikap terhadap perempuan di Indonesia saat ini merupakan cerminan budaya Jawa. Salah satu ciri budaya ini adalah domestikasi perempuan -perempuan dianggap cocok dan harus di rumah saja, mengasuh anak dan melayani suami. Saparinah Sadli, istri ekonom Muhammad Sadli, mantan Menteri Pertambangan, cukup punya bukti mengapa ia berani mengatakan itu. Buku-buku sastra Jawa, misalnya Serat Centhini, membuktikan itu. Dan, sebenarnya, bila ditarik lebih ke belakang, sikap terhadap perem­puan seperti itu adalah warisan dari zaman Victoria di Eropa. Kita, orang Indonesia, sebenarnya belum tentu cocok dengan warisan itu.

Apakah pemerkosaan yang belakangan kian sering tarjadi berkaitan dengan perkembangan dunia yang semakin kosmopolitan?

Penyebabnya, menurut saya, selalu sangat kompleks. Tapi, yang lebih penting adalah kenyataan sekarang. Merajalelanya pemerko­saan karena kita tidak pernah tahu hukuman untuk si pelaku seberapa berat dan apakah setimpal.

Saya baca kemarin (dua pekan lalu), di Bogor ada anak umur empat tahun diperkosa tetangganya. Jadi, di mana saja dan kapan saja bisa terjadi pemerkosaan. Dan, bisa menyerang umur berapa saja. Situasi ini tidak bisa dikatakan kosmopolitan. Keluarga Acan (yang tinggal di Bekasi) tidak ada kaitannya dengan urban. Apa pun alasannya, bisa terjadi.

Jadi, saya pikir, memang yang selama ini lupa dipikirkan adalah nasib korbannya, seperti yang terjadi di rumah sakit itu. Dikatakan bahwa belum terjadi pemerkosaan, baru percobaan. Menurut saya, seorang direktur rumah sakit berkata begitu merupakan contoh bah­wa, sebagai laki-laki, ia tidak memahami posisi perempuan menghadapi seorang pemerkosa. Sebab, baru percobaan atau sudah terjadi pemerkosaan, secara psikologis, trauma yang diderita korban sama. Bayangkan kalau Anda mau ditodong. Meski akhirnya tidak diapa-apakan, toh, sudah mau ditodong. Akhirnya kan sama. Takutnya, sama.

Kalau disebut karena sudah semakin kosmopolitan, menurut sa­ya, mungkin ya dan mungkin tidak. Tapi, itu bukan satu-satuhya sebab. Menurut saya, itu juga karena penyelesaian kasus pemerko­saan tidak menakutkan si pelaku. Tapi, di lain pihak, saya juga tidak setuju kalau si pemerkosa ditayangkan di televisi. Untuk apa? Tidak ada gunanya.
Menurut saya, yang penting adalah proses peradilannya. Menunjukkan dengan jelas bahwa pelaku melanggar hukum dan ini ganjarannya. Secara tidak langsung, ini sebetulnya meringankan si pemerkosa.

Pernyataan “mungkin dia menderita sakit jiwa” kan meringankan si terdakwa. Padahal menurut literatur, pemerkosa, itu bisa siapa saja, termasuk laki-laki normal. Itu yang sebetulnya tidak bisa dibaca. Misalnya, tetangganya yang menggendong-gendong anaknya, bisa saja dicurigai punya niat memerkosa. Padahal, dia kan kelihatan seperti tetangga baik-baik juga.

Jadi ada ancaman yang tak terlihat?

Ya. Apakah dia ada di depan kita atau dia sebetulnya menunggu kita sampai ada kesempatan, kan kita tidak tahu.

Dengan demikian, apakah perlu anak-anak sekolah dasar diberi penyuluhan agar mereka bisa menghindari pemerkosaan?

Menurut saya, itu tergantung bagaimana cara kita menyampaikannya. Karena, salah-salah, kita hanya menakuti-nakuti mereka. Akibatnya, anak tidak akan bisa bebas bertindak. Di luar negeri, kita sering menemukan kaum ibu yang memperingatkah anak-anaknya untuk tidak menerima orang asing. Itu tidak sesuai dengan budaya kita. Kalau saya ingin memberi permen kepada seorang anak, dia jadi tidak mau karena takut. Jadi, yang lebih penting, kita harus mencoba agar bisa hidup tanpa ketakutan semacam itu.
Seperti sekarang ini. Bisa kita bayangkan, para orang tua dari pramugari menjadi ketakutan karena pemberitaan mengenai pemerkosaan pramugari Merpati di Manado itu. Mungkin, nanti, ada orang tua yang memutuskan dan bilang kepada anaknya: “Sudah, tidak usah menjadi pramugari.”

Kasus semacam itu dampaknya sangat luas. Karena itu, harus segera disidangkan, harus segera diberitahukan kepada kita apa keputusannya. Itu sebetulnya yang lebih penting. Kita bisa mengikuti prosesnya, bisa menyimpulkan bahwa, kalau itu terjadi, pelakunya tidak lolos begitu saja.

Mantan Dekan Fakultas Psikologi Univesitas Indonesia (1976-1981) ini kini masih tetap mengajar, di samping menjadi Ketua Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia. Pusat kajian itu pada akhir tahan 1989 diresmikan menjadi salah satu pilihan jurusan dalam Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Dua mata kuliah, psikologi wanita dan psikologi gender, adalah usul dari Saparinah dan hingga kini dialah dosen utama untuk kedua mata kuliah tersebut.

Sudah mendesakkah KUHP yang memiliki perspektif gender?

Ya. Orang seperti Nursyahbani lebih pintar berbicara tentang itu. Tapi, penyusunan KUHP kan makan waktu. Kalau memang mau kita golkan, harus ada sekelompok aktivis perempuan yang betul-betul duduk di dalam tim perubahan KUHP dan punya target. Apakah itu ada? Kita juga harus selalu bicara tentang perlunya perspektif gender dalam pembangunan.

Termasuk di Komnas HAM?

Ya. Mengapa hanya tiga orang perempuan di sana? Menurut saya, harus sepertiga. Di negara kita, perempuan dengan laki-laki yang dilanggar hak asasinya sama banyaknya. Memang, Komnas HAM bukannya sengaja membatasi hanya tiga orang. Hanya, tidak memikirkan bahwa itu kurang seimbang. Mungkin, di kepengurusan yang akan datang diperhatikan. Tahun 1998, kepengurusan sekarang selesai. Saya akan memperjuangkan agar lebih banyak anggota perempuan yang masuk.

Ketika berpidato ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Indo­nesia pada tahun 1988, Anda pernah mengatakan wanita Indonesia saat itu sudah dalam proses menjadi agen pembaru. Bagaimana sekarang?

Dulu, yang lebih saya maksudkan adalah kelompok perempuan, yang lebih muda. Artinya, kelompok pembaru perempuan. Gerakan perempuan di Indonesia sebetulnya selalu memegang peran penting seperti Ibu Yati Noor dan Ibu Salyo. Mereka sangat aktif waktu itu, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal itu tidak begitu nyata lagi setelah mereka tua dan tidak aktif lagi. Saya kira, peran mereka lebih pada bidang politik. Mereka juga ikut memperjuangkan UU Perkawinan. Walaupun gongnya baru 15 tahun kemudian, merekalah yang melontarkan ide itu dan yang memperjuangkannya agar bisa diterima.

Yang saya lontarkan tahun 1988 bahwa perempuan lndonesia sekarang, karena sudah lebih banyak yang berpendidikan dan menekuni profesi tertentu, bagaimanapun telah memberi arah perkembangan status kaumnya, meskipun di situ saya katakan bahwa mereka adalah minoritas. Dari segi jumlah, mereka masih lebih sedikit dibanding dengan yang belum berpendidikan. Tapi, dengan majunya pendidikan pada umumnya dan pendidikan anak perempuan khususnya saya anggap mereka merupakan trend setters. Artinya, mereka se bagai kelompok yang bisa membuka mata anak-anak gadis yang lebih muda supaya bisa berkata, “Saya ingin juga seperti mereka.” Misalnya menjadi dosen atau wartawati. Ini kan sesuatu yang baru Profesi sebagai dosen sekarang dianggap biasa, padahal pada zaman saya dulu itu tidak akan terjadi.

Karena itu, tahun 1988, saya juga tertarik menyusun buku Ilmuwan Perempuan Indonesia, untuk melihat berapa sebenarnya jumlah perempuan yang sudah bisa mencapai jenjang karir tertinggi dalam bidang akademis. Hanya dalam bidang akademis, tidak dalam bidang bisnis dan yang lain. Kenapa saya pilih bidang akademis? Karena, itu jelas. Prestasinya juga jelas. Dia diangkat menjadi profesor atau mencapai gelar doktor kan perlu spesifikasi tersendiri. Itu bedanya dengan buku lain, seperti Srikandhi, yang lebih merupakan profil tokoh pilihan orang. Bagi saya, bukan karena tokoh atau tidak tokoh, tapi dia secara obyektif telah mencapai prestasi tertinggi dalam profesinya. Jadi, kalau dia seorang pengajar, dia sudah menulis disertasi. Itu kan prestasi tertinggi dalam bidang akademis. Atau, dia diangkat menjadi profesor.

Wanita berkarir bukan semata karena pilihannya, tapi untuk menunjang ekonomi rumah tangga?

Begini. Wanita bekerja dan wanita berkarir saya bedakan pengertiannya. Wanita Indonesia dari dulu harus bekerja. Wanita desa mana yang mau tidur-tiduran saja? Jadi, wanita bekerja adalah ciri wanita Indonesia, khususnya mereka yang ekonominya lemah. Pada kondisi itu, wanita harus bekerja. Kalau tidak, keluarganya akan mati. Sekarang berkembang: wanita bekerja atas dasar pilihan, ada motivasi ingin maju. Dan, kelompok itu semakin banyak. Seorang yang bergelar sarjana akan berpikir: mau bekerja apa, ya. Dalam hal itu, kita harus bedakan antara wanita bekerja dan wanita berkarir, khususnya di Indonesia.

Wanita bekerja bisa juga berkarir, yaitu karena memang dia meningkatkan kondisi sosial ekonominya. Dia punya kebutuhan lain. Misalnya, ingin kalau anak-anaknya libur, dia ikut. Itu kan perlu uang. Kalau dia tidak bekerja atau tidak berkarir, mungkin tidak bisa memikirkan peningkatan kehidugan ekonomi rumah tangga. Kalau dikatakan dia bekerja khusus untuk menopang kehidupan eko­nomi, tentu tidak. Memang, ada yang khusus menopang kehidupan ekonomi karena memang harus. Tapi, ada juga yang bekerja karena pilihan, dengan pemikiran bahwa lebih baik bekerja supaya menjadi keluarga dengan penghasilan ganda. Karena, memang, kebutuhan keluarga muda sekarang berbeda. Mereka ingin, misalnya, anak-anaknya bisa les piano dan belajar karate. Meskipun anaknya hanya dua atau tiga, itu semua butuh uang. Uang mungkin tidak selalu cukup kalau hanya satu anggota keluarga yang bekerja.

Tapi, kan keduanya tak secara jelas berbeda?

Bedanya, yang berkarir itu memang bekerja agar maju di bidangnya. Memang banyak perempuan yang bekerja demi bekerja saja. Mereka itu tidak mau karirnya maju, hanya ingin bekerja, tanpa mengejar sesuatu. Itu berbeda.

Anda pernah menekankan, gerakan menyetarakan hak pria dan wanita itu esensinya sungguh berbeda dari gerakan feminisme di Barat?

Saya tidak persis mengatakan demikian. Karena, aliran feminisme itu kan banyak. Ada yang mungkin digolongkan fenimisme radikal, yang tujuannya kesamaan di semua bidang. Tapi, ada juga yang tujuannya memajukan perempuan semata. Sebetulnya, itu yang menjadi inti gerakan feminisme, yang kadang-kadang dilupakan. Contohnya, meskipun Ibu Mien Sugandhi atau Menteri Negara Urusan Peranan Wanita yang lain tak pernah menyatakan dirinya feminis, dia itu seorang feminis. Dia membuat program, memperjuangkan kemajuan wanita. Dan, jelas-jelas dia diberi kekuasaan untuk bisa memajukan wanita. Kan, jelas dia itu namanya saja “urusan peranan wanita”. Jadi. sebetulnya dia adalah feminis yang se­benarnya.

Kita selalu dituduh dipengaruhi oleh feminisme Barat. Padahal, sebetulnya, tidak ada di negara kita yang tidak dipengaruhi Barat, apakah kita belajar psikologi atau bidang lainnya. Malah, menurut saya, yang paling banyak dipengaruhi Barat adalah para ekonom. Konsepnya semua dari Barat. Mereka mendatangkan orang Harvard terus-menerus sampai sekarang. Tapi, mereka tidak pernah dituduh.
Sebetulnya, kalau dilihat secara adil, siapa yang tidak dipengaruhi Barat? Apalagi, dalam era globalisasi seperti sekarang ini, televisi masuk ke desa, misalnya. Apakah film-film asing yang masuk ke sini, telenovela misalnya, tidak dipengaruhi ide Barat? Saya kira kuat pengaruhnya. Tapi, sekarang kan yang lebih penting adalah bagaimana kita menyeleksi apa yang lebih sesuai bagi kita.

Kadang-kadang, esensi gerakan feminisme disalahmengerti, yai­tu memperjuangkan agar perempuan dan laki-laki tidak didiskriminasi. Kita memang berbeda. Tapi, janganlah diskriminasi kemudian kita budayakan. Seleksi kerja, misalnya, sering diskriminatif. Itu yang saya sayangkan. Sampai sekarang, kita yang bergerak di dalam masalah-masalah wanita sering dituduh sebagai feminis dalam konotasi keliru.

Bahwa kemudian ada yang sangat radikal, itu bisa saja, Tapi, bukan itu yang diperjuangkan secara menyeluruh. Saya selalu menganggap Menteri Negara Urusan Peranan Wanita selalu seorang femi­nis, apalagi sekarang ini. Walaupun banyak laki-laki tidak setuju dengan omongannya, itulah yang dia perjuangkan: status dan hak perempuan. Dan, itu memang dicantumkan di UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Itu yang berbeda dengan konsepsi Barat. Itu tidak tertera di dalam konstitusi mereka sejak dulu sehingga mereka memperjuangkannya.

Tapi, di Indonesia biasanya hanya indah di atas kertas, pelaksanaannya lain. . .”

Ya, itu kan tidak saja pada masalah-masalah perempuan. Jadi, yang perlu dikembangkan adalah pelaksanaan aturan dan undang-undang yang sudah ada Pemantauan dan sanksinya harus jelas. Kalau tidak, bagaimana kita memantaunya? Contohnya, UU Tenaga Kerja tidak merugikan perempuan. Tapi, dalam pelaksanaannya, perem­puan tetap didiskriminasi. Lalu siapa yang memberi sanksi, wong, itu tidak dipantau? Kalau menurut saya, yang bermasalah bukan membuat undang-undang baru, membuat peraturan baru, tapi pelak­sanaannya.

Apakah pengaruh Budaya Jawa begitu kuat dalam masalah diskriminasi perempuan ini?

Menurut saya, ada. Dalam budaya Jawa ada banyak istilahnya. Istilah konco wingking, saya kira sudah menunjukkan. Saya lahir sebagai anak Jawa yang dibesarkan dalam kebudayaan Jawa. Memang, anak perempuan Jawa dituntut lebih nurut dan manut. Anak laki-laki juga dituntut seperti itu, tapi anak perempuan lebih-lebih. Kami dituntut lebih berperilaku conform. Dalam bahasa psikologi, itu artinya menyesuaikan diri pada apa yang sudah ditentukan. Padahal, yang sudah ditentukan sering dengan perbedaan yang sangat jelas. Misalnya, untuk anak perempuan, sekolah tidak begitu penting. Artinya, boleh saja sekolah tapi, ya, secukupnya saja. Akhir-akhirnya, yang lebih penting kan kawin. Dan, itu sampai sekarang masih berlangsung.

Di televisi saja masih suka keluar film atau sinetron yang berpandangan demikian. Juga dalam pilihan jurusan di perguruan tinggi. Kalau seorang anak perempuan, misalnya, ingin masuk fakultas teknik, orang tuanya segera mengatakan, “Kamu perempuan, kok, pilih fakultas teknik. Pilihlah kedokteran. Kan, kalau tidak selesai pengetahuannya bisa dipakai di rumah.”

Jadi, itu masih tetap. Bahwa orang tua sekarang ini menginginkan anaknya sekolah memang ya. Juga untuk mendapat ijazah. Tapi, belum banyak orang tua yang menganggap penting juga bahwa anak itu memilih jurusan yang dulu lebih ditekuni laki-laki. Padahal, kalau kita ingat, pada zaman industrialisasi ini, kalau anak perempuan tidak lebih banyak yang terjun ke bidang sains dan teknologi, yang akan rugi bangsa kita sendiri juga.

Seorang teman saya punya anak perempuan yang berkarir sebagai arsitek. Sang anak menikah pada saat usia 32 tahun. Pasangannya 36 tahun. Orang tuanya berkomentar, “Akhirnya dia menikah juga dengan orang yang lebih tua dan bukan duda.” Itulah dilema perem­puan Indonesia. Sangat dirisaukan kalau seseorang tidak kawin-kawin. Dilemanya, dia disuruh sekolah setinggi mungkin. Setelah sekolah, mau bekerja. Kalau keras bekerja dan tidak mempunyai pasangan, orang tuanya mulai gelisah. Itulah yang terjadi di Indone­sia. Apakah itu dipengaruhi kuat oleh budaya Jawa atau tidak, saya tidak tahu. Tapi, kan berbeda kalau di daerah terpencil. Si anak pada usia 11 tahun-12 tahun sudah dikawinkan. Bukan karena di Jawanya, tapi karena sudah jadi tradisi masyarakat setempat.

Bagaimana dengan kondisi wanita sebagai orang tua-tunggal seperti di Barat, apakah di Indonesia nanti bisa terjadi juga?

Saya sebetulnya tidak bisa mengatakan itu akan terjadi atau tidak. Tapi, saya mengharapkan itu tidak terjadi. Karena, bagaimanapun, seorang anak membutuhkan dua orang tua, terlepas dan bagaimana moralnya. Seorang anak akan membutuhkan ayah dan ibunya. Itu yang terbaik dan dibutuhkan seorang anak dalam perkembangannya.

Jadi, Anda menentang egoisme perempuan seperti di Barat?

Mengapa dikatakan egoisme perempuan? Ya, mudah-mudahan hal tersebut tidak ikut berkembang di sini karena tidak baik untuk perkembangan si anak. Broken-home, orang tua-tunggal, kalau bisa jangan dibuat sebagai nilai yang diterima secara menyeluruh.
Di Amerika pun sebetulnya itu tetap masalah. Juga konsekuensinya: tunjangan dan sebagainya. Menurut saya, di Indonesia tidak akan pernah bisa digolkan. Karena, program Keluarga Berencana saja, yang sebetulnya menurut saya harus juga diterapkan pada mereka yang tidak kawin, belum juga dijalankan. Selalu ditujukan kepada keluarga. Padahal, perempuan yang belum kawin justru memerlukan berbagai macam informasi tentang kesehatan reproduksi. Remaja. misalnya, juga perlu mendapat apa yang disebut pendidikan seks.

***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: