Penerimaan mahasiswa baru Prodi Kajian Wanita UI

PROGRAM STUDI KAJIAN WANITA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
Kampus UI, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430
Telp 3160788, fax 3907407, email: pskgender@ui.ac.id, website http://pskw.pps.ui.ac.id

Pendaftaran Mahasiswa Baru
Semester ganjil/gasal tahun ajaran 2012/2013
Gelombang 1 : mulai 13 Februari 2012 s.d 6 April 2012

Program Studi Kajian Wanita, PPs-UI, didirikan pada tahun 1990. Sejak April 2011 telah berubah nama menjadi Program Studi Kajian Gender, dan saat ini sedang dalam pengurusan berkas formal perubahan nama.

Dengan visi ‘menjadi lembaga rujukan terdepan di tingkat nasional dan internasional untuk pengembangan konseptual kajian perempuan dan gender di Indonesia, dalam rangka memperjuangkan terciptanya masyarakat adil gender’, prodi menggunakan kerangka berpikir kritikal, untuk dapat menghasilkan AHLI KAJIAN GENDER (Magister) yang mampu menelurkan hasil kajian berkualitas, dengan rekomendasi kritis, konseptual, dan strategis dalam menelaah berbagai persoalan di tingkat lokal, nasional dan global.

TERSEDIA BEASISWA TERBATAS DALAM BENTUK KERINGANAN MEMBAYAR BIAYA PENDIDIKAN SEBANYAK 50% DENGAN PERSYARATAN KHUSUS

Panduan pendaftaran dapat dilihat pada : Panduan Pendaftaran (http://penerimaan.ui.ac.id/id/period/manual/724)

Biaya & Jadwal Pendaftaran (http://penerimaan.ui.ac.id/id/period/index/724)

Daftar Program Studi (http://penerimaan.ui.ac.id/id/period/program/724)

Untuk melihat Kekhususan Prodi Kajian Wanita ada di dalam daftar PASCASARJANA

Pendaftaran untuk gelombang II diperkirakan dibuka awal hingga akhir Juni 2012. Pendaftaran  gelombang III, khusus untuk mahasiswa baru di semester genap, diperkirakan dibuka pertengahan Juli hingga akhir Juli 2012. Pengumuman juga dapat dilihat lebih lanjut di http://penerimaan.ui.ac.id

Iklan PSKW UI di Tempo


Saparinah Sadli: Nation Builder di Bidang Gender dan Pejuang Kemanusiaan

Penulis:  Didi Kwartanada1

 SEJARAH mencatat ketokohan Prof Dr Saparinah Sadli (81) dalam berbagai peristiwa penting yang menjadi tonggak perjuangan perempuan untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dia adalah sosok yang ilmuwan dan pekerja hak asasi manusia yang tak pernah pensiun.

Perjalanannya yang panjang dan penuh, teguh dan kukuh, adalah perpaduan antara ‘kebetulan-kebetulan yang bermakna’, dorongan teman, sahabat dan suami, serta kehendak untuk terus belajar dan bekerja.2

 Pengantar

Nama Saparinah Sadli telah malang melintang di dunia akademik Indonesia semenjak tahun 1970-an. Beliau dikenal luas selaku dosen senior psikologi dan salah satu pelopor di bidang studi perempuan dan gender di Indonesia, serta seorang aktivis di bidang isu perempuan dan kemanusiaan. Totalitas dedikasinya, baik sebagai seorang akademisi maupun aktivis yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan dan isu gender, serta Hak Asasi Manusia, telah memperoleh beberapa penghargaan. Diantaranya adalah “Cendekiawan Berdedikasi Harian Kompas” pada tahun 2009, “The Asia Special Lifetime Achievement Award” pada tahun 2008 dan “Anugerah Hamengkubuwono IX” dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2004.

Sejak tahun 2002 nama Saparinah diabadikan sebagai nama satu award yang diberikan kepada perempuan mumpuni yang telah berkiprah dalam berbagai bidangnya, yang oleh juri kiprahnya dinilai sekuat dan sedalam apa yang dilakukan Saparinah Sadli dalam kerja aktivismenya yang tidak kenal lelah. Sejauh ini, “Anugerah Saparinah Sadli” telah tiga kali diselenggarakan, masing-masing di tahun 2004, 2007 dan 2010. Semuanya merupakan pengakuan atas kiprah dan pengabdian Saparinah pada masyarakat luas. 3

Terbentuknya Seorang Akademisi yang Sadar Gender

Prof. (Emeritus) Dr. Saparinah Sadli, dilahirkan di Tegalsari, Jawa Tengah, 24 Agustus 1927. dari pasangan Bapak R.M. Soebali, Bupati Kudus, dengan Ibu R.A. Mintami. Sebagai puteri priyayi, Saparinah beruntung bisa menempuh Sekolah Dasar bagi golongan Eropa, Europeesche Lagere School (ELS) di Purwokerto, dari tahun 1933-1940. 4 Maka dirinya dikenal fasih berbahasa Belanda, disamping bahasa Inggris, suatu kebiasaan yang masih dilakukannya saat berkomunikasi dengan kawan-kawan sebayanya. Walaupun keluarganya sudah berpendidikan Barat, namun sebagai anak perempuan, Saparinah rupanya masih mengalami pembedaan perlakuan. Namun ia tidak menerimanya begitu saja dan mulai mempertanyakan mengapa dirinya sebagai perempuan, mesti dibedakan

Dalam pengalaman saya, ibulah yang terutama menentukan tentang apa yang harus/boleh dan perlu saya lakukan sebagai anak perempuan. Seperti naik sepeda keliling kota bersama teman-teman perempuan pada Sabtu sore, maka izinnya datang dari ibu. Bila saya pikirkan kembali pengalaman masa kanak-kanak dan remaja saya, kesimpulan saya ialah: meskipun perilaku konform terhadap ketentuan orangtua berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan, namun terhadap perempuan perilaku untuk “manut dan nurut” (konform terhadap apa yang telah ditentukan orangtua) diterapkannya secara lebih ketat dan kaku.

 Dibesarkan dengan nilai-nilai Jawa seperti tersebut tadi, saya terus terang kadang-kadang iri pada kakak laki-laku yang lebih bebas mengisi waktu luangnya atau dalam memilih teman bermainnya.5

Saparinah sempat bersekolah di Van Deventer School, Solo selama satu setengah tahun, hingga runtuhnya Hindia Belanda. Memasuki zaman Jepang, dia menempuh pendidikan SMP-nya di Semarang dan Yogyakarta (1942-1945). Pada jenjang SMA, Saparinah memilih Sekolah Asisten Apoteker (AA) di Yogyakarta yang bisa diselesaikan dalam dua tahun. Alasannya menuntut ilmu di sana adalah “memenuhi keinginan orang tua. Juga karena saat baru mengungsi dan belum sekolah saya sering diajak seorang kenalan (perempuan) yang bekerja sebagai AA di apotek rumah sakit Purwodadi.” Disamping itu dirinya juga mengagumi semangat kerja ilmuwan dunia, Madame Marie Curie, yang dikenalnya lewat bacaan.6 Selesai menuntut ilmu sebagai AA (1946-1948) kemudian Saparinah sempat bekerja di Apotek Wisnu, Yogyakarta (1950-1952) sambil mengikuti kuliah di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang tidak sempat diselesaikannya. Saparinah pernah pula bekerja di Kudus pada klinik praktek dokter.

Seiring dengan bertambahnya usianya, masih ada peristiwa lain yang mengesankan Saparinah sehubungan dengan isu gender di dalam keluarganya. Setelah menyelesaikan studi Asisten Apoteker, ia mendapatkan izin dan restu dari orangtua untuk bekerja maupun melanjutkan sekolahnya. Hal ini merupakan sesuatu yang luarbiasa baginya, karena Ibunya menganggap bahwa anak perempuan yang sudah meningkat dewasa seharusnya tinggal di rumah. Apalagi karena ia puteri yang tertua. Izin inilah yang kemudian membuka pintu lebar-lebar untuk melanjutkan studi yang ia minati.7

Setelah mendapatkan ijin orangtua, Saparinah merantau ke ibukota. Di sana dia kembali bekerja sebagai Asisten Apoteker di apotek yang ternama, van Gorkom, sampai awal tahun 1954. Namun di titik ini dirinya sadar bahwa apotek dan farmasi bukanlah dunianya yang sesungguhnya, sehingga ia memutuskan untuk belajar Psikologi di Universitas Indonesia (UI). Apakah alasannya memilih belajar satu hal yang sama sekali baru? Dengan jujur dan rada jenaka, Saparinah menuturkan

Suatu hari saya membaca di koran ada tes oleh lembaga psikometri. Saya ikut tes dan diterima sebagai peserta kursus psikologi (embrio Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia). Saat ikut tes saya tidak tahu apa itu ilmu psikologi kecuali bahwa terkait pada perilaku manusia. Sesuatu yang menarik bagi saya. Karena sebagai AA [Asisten Apoteker, D.K] saya meracik obat bagi orang lain, tetapi jarang berjumpa dengan orang yang diracikkan obatnya. Karena setiap hari berhadapan dengan resep, timbul keinginan untuk melakukan hal lain. Alasan saya as simple as that. 8

Dalam masa-masa peralihan ini, Saparinah menikah di tahun 1954 dengan Mohammad Sadli (1923-2008), seorang dosen muda Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang kemudian menjadi belahan jiwanya di seumur hidupnya. Prof. Dr. Moh. Sadli M.Sc. pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja (1971-1973) dan Menteri Pertambangan (1973-1978), yang kemudian meneruskan karirnya selaku Guru Besar FE UI.9 Berhubung Sadli mendapatkan beasiswa ke Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang terkemuka di Amerika Serikat (1954-1957), maka Saparinah meninggalkan kuliahnya. Sekembalinya di Indonesia di tahun 1957, dia meneruskan studi psikologi hingga selesai di tahun 1961.10

Mula-mula Saparinah dikenal sebagai psikolog, dosen dan peneliti dengan minat pada penelitian perilaku menyimpang. Topik ini kemudian diangkatnya sebagai disertasinya, serta dipertahankannya di usianya yang ke-49.11 Karirnya di dalam disiplin ilmu yang digelutinya semakin meningkat. Pada tahun 1976-1981 Saparinah diberi amanat untuk menjadi Dekan Fakultas Psikologi UI. Empat tahun setelah meraih gelar doktor, Saparinah dikukuhkan menjadi Guru Besar di almamaternya, dengan pidato pengukuhan yang berjudul Psikologi di Indonesia: Sumbangannya kepada Masyarakat serta Masalah-masalah dalam Perkembangannya.12 Guru Besar Emeritus di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini adalah satu dari sedikit psikolog yang sampai sekarang tetap setia menjadi dosen di almamaternya, dan konsisten mengadakan pengamatan dan penelitian di seputar bidang keahliannya.

Setelah suaminya wafat di tahun 2008, Saparinah masih tetap energik dan aktif mengajar, juga menulis tulisan ilmiah, artikel di koran serta melakukan pembimbingan tesis. Selain itu dia juga masih membagikan ilmunya di Kajian Wanita dan Kajian Ilmu Kepolisian, keduanya di Pascasarjana UI, serta di beberapa institusi pendidikan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Selain kumpulan tulisannya Berbeda tetapi Setara-Pemikiran tentang Kajian Perempuan (Penerbit Buku Kompas, 2010), buku terbarunya adalah Menjadi Perempuan Sehat dan Produktif di Usia Lanjut (Kajian Wanita UI, 2007), yang sedang dalam proses cetak ulang oleh Penerbit Buku Kompas (2012).13

Secara ringkas, sumbangsih Saparinah dalam bidang psikologi nampak jelas dari pernyataan Nafsiah Mboi di tahun 1997 berikut ini

Namun demikian, memandang Ibu Sap sekadar sebagai seorang psikolog yang peduli perempuan, tidaklah memberikan gambaran yang lengkap tentang diri dan perjuangannya. Secara terus menerus dan konsisten dia mendidik (lebih dari 30 tahun mengajar di Universitas Indonesia), menulis (dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Belanda) sekaligus mengembangkan institusi (Program Studi Kajian Wanita di Universitas Indonesia dan universitas lain di berbagai penjuru tanah air). Dengan demikian, Ibu Sap telah menjunjung tinggi tradisi akademik yang hidup selama berabad-abad: dia telah mencari dan mengembangkan pengetahuan baru, dia juga telah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan orang lain untuk berbuat yang sama, suatu prestasi yang langka dan sangat terhormat.

Karya dan usahanya telah memungkinkan kita sebagai perorangan dan masyarakat, untuk memandang dengan kacamata baru: diri kita, potensi kita dan hubungan kita satu sama lain… 14

Ketiga hal yang disebutkan di atas, yakni mendidik, menulis dan mengembangkan institusi, merupakan upaya nyata seorang Saparinah atas Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat). Disamping itu ada kelebihan lain dari Saparinah yang dituturkan oleh seorang mantan muridnya

Ciri khas tulisannya, mirip kutipan-kutipan pendapatnya di majalah dan suratkabar, juga perkuliahan yang dibawakannya. Gaya tutur sederhana, membumi dan tak banyak menggunakan rujukan ilmiah yang kadang justru membuat kening berkerut. Untuk mereka yang ingin tahu dan baru belajar tentang “Studi Perempuan” khususnya “Studi Perempuan di Indonesia”, pemikirannya juga dapat menjadi pintu gerbang perkenalan.15

Dengan gaya tutur yang “membumi” seperti uraian di atas, Saparinah layak dikategorikan sebagai seorang “public intellectual”, bukan seorang ilmuwan yang berbangga diri berdiam di menara gading, namun secara aktif ikut memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apalagi kemudian dirinya sering tampil di seminar umum, menulis di media massa dan menjadi seorang aktivis dalam isu-isu gender serta HAM.

Saparinah dan Isu Gender

Ketertarikan Saparinah pada isu perempuan mulai menguat ketika pada awal 1980-an ia membaca berbagai buku tentang psikologi perempuan (psychology of women). Buku-buku dengan topik tersebut mulai terbit di Negara Barat sekitar pertengahan tahun 1970-an, bertujuan mengoreksi bias dalam Ilmu Psikologi dengan menyajikan informasi tentang kelompok perempuan yang semula dipinggirkan dalam penelitian dan teori psikologi. Juga untuk memperkenalkan perspektif baru tentang peran gender dan kemungkinan perubahannya.16 Diantara karya-karya yang mempengaruhinya, bisa disebut tulisan Michele Paludi, Psychology of Women dan Janet Shibley Hyde, Half The Human Experience: The Psychology of Women.17 Barangkali pengalamannya saat mengalami langsung diskriminasi gender di dalam keluarganya ikut mempengaruhi hal ini. Saparinah merefleksikan awal ketertarikannya sebagai berikut

Bagi saya, membaca buku Psychology of Women yang tadinya saya lakukan ‘out of curiosity’, telah membuka mata saya dari yang sebelumnya menganggap psikologi sebagai gender neutral menjadi psikolog yang lebih peka terhadap isu perbedaan gender.18

Setelah “menemukan” arti penting isu perempuan, Saparinah bersama rekan-rekan akademisi mendirikan Kajian Wanita UI. Dirinya memimpin institusi tersebut dari awal didirikan di tahun 1990, sampai 1998. Beruntunglah bagi Saparinah, karena dia memperoleh dukungan dari rekan-rekannya yang duduk dalam posisi struktural di UI dan pemerintahan. Dukungan mereka semua membuat dirinya berani menerima tantangan: mengembangkan kurikulum women’s studies di Indonesia. Hanyalah di Indonesia, dukungan penuh dari pihak universitas diberikan secara penuh pada pendirian program studi ini. Di negara lain, yang tersulit adalah meyakinkan pihak kampus tentang arti women’s studies dan tempatnya di tengah khazanah keilmuwanan.19 Bersama Prof. T.O Ihromi, Saparinah meletakkan dasar yang kuat pada bentuk kajian perempuan khas Indonesia sebagai salah satu kajian multidisiplin di tingkat pascasarjana. Mata kuliah “Psikologi Perempuan” adalah salah satu mata kuliah pilihan yang digagas dan diasuh oleh Saparinah Sadli. Walaupun sekarang, ia bukan lagi pengajar utama, ia masih mengajar untuk lima kali pertemuan.20

Mendirikan atau tepatnya merintis program kajian wanita di dekade terakhir masa kekuasaan Orde Baru bukanlah hal mudah, seperti dikisahkan Saparinah di bawah ini

Suatu pengalaman pribadi tentang perubahan yang terkait isu gender adalah ketika dalam tahun 1989 saya mendapat tugas mendirikan Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saat itu, istilah ”perempuan”, “gender” dan “feminisme” dalam era Orde Barumerupakan kata-kata yang tabu di lingkungan akademik. Di luar tembok akademik, kata-kata itu malahan belum dikenal. Suatu kondisi yang menyebabkan nama program studi harus “Kajian Wanita”,sesuai ketentuan formal yang berlaku. Dalammengintroduksi metodologi feminis yang merupakan salah satu metode penelitian yang harus dikuasai oleh para mahasiswa Kajian Wanita, saya masih bisa memilih “perspektif perempuan” sebagai jalan tengah memperkenalkan metodologi tersebut.Secara akademis pilihan tersebut mungkin perlu diperdebatkan. Tetapi dalam kondisi sosial politik yang berlaku saat itu, pilihan tersebut dapat lebih diterima. Apalagi karena saya diingatkan oleh seorang dosen senior saat peresmian Program Studi Kajian Wanita, untuk tidak membuat mahasiwa menjadi feminis. 21

Bahkan hingga dewasa ini, kontroversi atau kesalahpahaman masih menyelimuti hal-hal yang berkaitan dengan isu perempuan

Di Indonesia, isu-isu perempuan sampai saat ini malah masih dipandang sebagai “produk impor” dari Barat. Walaupun tak sekeras ketika awal kemunculannya di era 80-an, cara pikir ini seringkali dipandang sinis oleh kaum pria. Sebagian mengatakan, “Memangnya selama ini perempuan Indonesia didiskriminasi oleh laki-laki?” Atau tanggapan para perempuan sendiri yang menyangsikan, “Apakah betul kami teropresi?” Perempuan seringkali masih berada di simpang pendapat. Apakah mereka memang seharusnya melawan atas kungkungan patriarki, atau mereka sudah sewajarnya tunduk kepada laki-laki sebagai “pemimpin” atas segala hal.22

Saparinah Sadli juga sejak awal sampai saat ini membantu merumuskan dan mengembangkan berbagai program pada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Salah satu produknya yang terkenal, Program Bina Keluarga dan Balita (BKB) yang adalah program nasional untuk ibu yang mempunyai anak di bawah usia lima tahun. Program yang diawali pada tahun 1980 itu kini diambil alih pengelolaannya oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan bahkan kabar terakhir, tidak lagi dilakukan.23 Bersama Dr. Mely G. Tan,24 ia juga menjadi Koordinator Pro­gram Pengembangan Karir Wanita Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

Meneguhkan Rasa Aman: Saparinah dan Tragedi Mei 1998

Kiprah Saparinah yang lebih luas dimulai akhir tahun 1996. Ia terpilih menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Saat itu Saparinah bertekad menjadikan sub komisi ini sebagai ujung tombak dalam menyiapkan individu maupun masyarakat luas untuk memahami dan menjalankan hak-hak asasi manusia.

Sisi aktivisme Saparinah dalam perjuangan menentang kekerasan terhadap perempuan memuncak setelah meletusnya Tragedi Mei 1998. Ketika itu mulai bermunculan kabar tentang adanya perkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dan para aktivis perempuan merasakan urgensi untuk segera menindaklanjuti kabar tersebut. Saparinah memimpin 22 orang tokoh perempuan yang tergabung dalam Masyarakat Anti Kekerasan, menghadap Presiden BJ Habibie pada tanggal 15 Juli 1998 dan memaksa pemerintah meminta maaf atas kekerasan seksual yang dialami banyak perempuan di tengah kerusuhan itu.25

Di hari-hari yang menentukan tersebut, kharisma Saparinah terpancar jelas. Dirinya mampu menjadi magnet perekat bagi dua puluh dua tokoh perempuan tadi, yang datang dari berbagai latar belakang yang sangat berbeda, mulai dari aktivis, KOWANI hingga Dharma Wanita.26 Lalu ia bergabung dalam Tim Gabungan Pencari  Fakta (TGPF) kasus kerusuhan 13-15 Mei 1998 pada 23 Juli sampai 23 Oktober 1998. Bagi Saparinah, perkosaan sama dengan terorisme seksual.27 Jadi walaupun korbannya perempuan etnis Tionghoa atau etnis apa saja, mereka adalah korban kekerasan yang mesti dibelanya. Maka waktu itu sempat nampak pula poster bertuliskan “Ini bukan perkosaan amoy, ini perkosaan perempuan”.28 Di dalam menangani persoalan perkosaan ini, latar belakang Saparinah sebagai seorang psikolog ikut berperan penting, berbeda dengan cara-cara pihak lain, yang misalnya lebih menekankan bukti-bukti legalistik/positif.29

Tak lama kemudian, pada tanggal 15 Oktober 1998 Habibie membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) dan Saparinah diangkat menjadi ketua pertamanya. Di dunia, inilah satu-satunya komisi nasional yang resmi lahir dengan nama “Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”. Lembaga yang dalam perkembangannya sampai hari ini, selalu terdepan dalam menyuarakan pembelaan atas perempuan korban kekerasan, baik kekerasan yang cakupannya nasional, lokal atau bahkan privat, semisal KDRT.

Mengenang pengalamannya selaku Ketua Komnas Perempuan, Saparinah menyebut keterlibatannya terjadi secara tidak sengaja.

Menurut Saparinah, tragedi Mei 1998 adalah hal yang menyentuh hati. Ketika itu, banyak orang membuat pernyataan, tetapi tidak ada yang bertindak. Lalu, Saparinah sebagai bagian dari Masyarakat Antikekerasan terhadap Perempuan bersama teman-teman menuntut pemerintah meminta maaf terbuka atas tragedi Mei itu.


“Kami ketika itu sedang di Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, menyusun surat yang awalnya ingin kami tujukan kepada Panglima ABRI Jenderal Wiranto (ketika itu). Tetapi, di televisi kami melihat Wiranto mengeluarkan pernyataan yang membantah telah terjadi pemerkosaan massal. Saya lalu bilang pada Smita (Notosusanto, aktivis perempuan) supaya surat tuntutan permintaan maaf itu ditarik dan ganti dikirimkan kepada Presiden Habibie,” tutur Saparinah.

Awalnya, Presiden Habibie menolak apa yang disampaikan Masyarakat Anti-Kekerasan terhadap Perempuan bahwa telah terjadi pemerkosaan massal. Akhirnya dalam perdebatan yang berlangsung dua setengah jam itu, Habibie setuju membuat pernyataan bahwa telah terjadi kekerasan terhadap perempuan setelah dia teringat salah satu kerabat perempuannya juga bertutur hal yang sama. Dua minggu kemudian Komnas Perempuan dibentuk, dan Saparinah didaulat oleh berbagai pihak untuk memimpin lembaga tersebut.

“Pembentukan Komnas Perempuan adalah momen yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya negara mengakui bahwa terjadi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM,” kata Ibu Sap, panggilan akrab Saparinah Sadli.30

Merefleksikan makna huru-hara Mei 1998, tiga belas tahun kemudian Saparinah menulis

Saat itu diketahui bersama telah terjadi perkosaan massal terhadap sejumlah perempuan warga Indonesia keturunan etnik Tionghoa. Suatu peristiwa yang meskipun benar terjadi, tetapi oleh Pemerintah Indonesia hingga sekarang masih dikategorisasikan sebagai “dugaan”. Peristiwa kekerasan seksual ini menyebabkan kekerasan berbasis gender -yang telah ada sejak awal peradaban manusia- untuk pertama kalinya diangkat sebagai isu publik di Indonesia, suatu isu gender yang sampai sekarang tidak terselesaikan. 31

Sampai tahun 2004, orang masih mengingat ia ada di garis depan dalam perjuangan menggolkan affirmative action, kuota 30 persen perempuan di lembaga legislatif. Belum terhitung partisipasi aktifnya dalam berbagai forum konferensi internasional sebagai wakil ilmuwan feminis dari Indonesia.32 Menindaklanjuti ketidakjelasan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam huru hara Mei 1998, pada tanggal 8 Mei 2007, Komnas Perempuan menunjuk Saparinah selaku Pelapor Khusus, yang lengkapnya dinamakan “Pelapor Khusus tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya”. Dalam laporan berjudul Saatnya Meneguhkan Rasa Aman: Langkah Maju Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kerkerasan Seksual Mei 1998, Saparinah dibantu seorang penerusnya di Komnas Perempuan, Andi Yentriyani.

Aktivitas Saparinah dan Komnas Perempuan ternyata mampu memberikan perasaan “tidak sendiri” pada perempuan golongan Tionghoa, seperti yang diungkapkan Saparinah dari hasil peluncuran laporan hasil dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 tanggal 15 Mei 2008

Ada ungkapan seorang tamu, seorang perempuan Tionghoa, yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Komnas Perempuan telah menunjukkan bahwa mereka (sebagai perempuan Tionghoa) tidak sendirian dalam menghadapi dampak kerusuhan Mei 1998. Karena, sebelumnya ia merasa bahwa sebagai perempuan Tionghoa sepertinya mereka sendiri saja yang harus bergulat dengan masalah dan ingatan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998. 33

Tepat sekali judul laporan yang disusun oleh Saparinah “Saatnya Meneguhkan Rasa Aman”. Perempuan, baik etnis Tionghoa, Jawa, Batak atau etnis apapun, mesti dilindungi dari ancaman perkosaan ataupun kekerasan seksual lainnya dan berhak mendapatkan rasa aman.

Mengutip pengandaian Ketua Pendiri Yayasan Nabil, Eddie Lembong, bangsa Indonesia ibarat sebuah rantai besar dan kokoh yang disatukan mata rantai, yakni suku-suku bangsa. Kekuatan sebuah rantai ditentukan oleh semua mata rantai itu. Integrasi antara kaum Tionghoa dan pribumi bisa menjadi mata rantai yang lemah jika tidak berjalan dengan benar.34 Maka dari sudut kebangsaan, aksi humaniter yang dilakukan Saparinah bersama kawan-kawan upaya memperkuat “mata rantai lemah” dalam nation building kita, yakni menggandeng etnis Tionghoa sebagai sesama elemen bangsa yang sederajat dan setara, tanpa adanya sekat-sekat pembedaan. Seperti pengakuan seorang perempuan Tionghoa dalam kutipan di atas tadi, dia merasa memiliki saudara, tidak sendirian. Lebih jauh lagi, aksi kemanusiaan Ibu Sap dan kawan-kawan di saat mendung meliputi Indonesia, diharapkan mampu membukakan mata orang-orang Tionghoa, bahwa masih banyak orang yang baik, daripada yang buruk.

Penutup: Sang Manusia “Becoming

Kesaksian rekan dan murid Ibu Sap menunjukkan kekaguman Ibu Sap pada teori “becoming” dari psikolog AS, Gordon W. Allport. Secara ringkas istilah “becoming” mengacu pada keyakinan psikologi humanistik bahwa manusia adalah mahluk yang terus menjadi. Manusia sesungguhnya tidak pernah berhenti berkembang dan hanya berhenti berkembang bila ia tidak lagi hidup. Namun dalam kenyatan hidup sehari-hari, sulit menemukan orang yang “terus menjadi” seperti itu. Saparinah adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu terus mengaktualisasi diri.35 Seorang rekannya mengelaborasi perjalanan karir “becoming” Saparinah yang berwarna-warni: “Dari studi apoteker, kemudian mendalami psikologi, lalu psikologi sosial klinis dengan minat pada masalah-masalah atribusi dan persepsi. Lalu terakhir, minat Kajian Wanita”.36 Deretan aktivitas Saparinah ini masih ditambah dengan keingintahuannya dan minat yang timbul saat bersentuhan dengan hal-hal keilmuan (misal: post-modernisme) atau teknologi yang baru (seperti internet, facebook, twitter, dll). Saparinah tidak malu mengakui kalau dia tidak memahami sesuatu topik dan tidak segan bertanya kepada mereka yang jauh lebih muda.37

Mereka yang mengenal Saparinah dari dekat memberikan predikat: “pendengar yang baik–jeli–pemberi jalan keluar–tegas dan bagaikan oase”,38 “sumber inspirasi—bagaikan jembatan dan inklusif”,39 “ikon keberagaman– sumber inspirasi dan sadar akan pentingnya kaderisasi”40 Sebagai penutup, dikutipkan disini tulisan penerusnya, Kristi Poerwandari, selaku Ketua Program Studi Kajian Gender Program Pascasarjana UI yang berusaha mendeskripsikan dengan singkat figur seorang Saparinah Sadli

Beliau adalah akademisi yang sesungguhnya, yang tidak pernah berhenti berpikir, tidak merasa lebih tahu, paham bahwa belajar itu seringkali berarti belajar dari orang atau pihak-pihak yang dianggap lebih tidak mengerti atau lebih rendah. Bukankah kita belajar banyak dari orang miskin, perempuan yang terperangkap KDRT, buruh yang hidup dengan upah di bawah UMR, kelompok minoritas yang sangat direndahkan tetapi mungkin punya kearifan luar biasa. Ia juga tidak mau berhenti, dan selalu mau memastikan bahwa ilmu itu ada manfaatnya buat dunia nyata. Ilmu bukan kompleksitas teori yang bertakik-takik sedemikian rumitnya, tetapi tidak dapat diejawantahkan untuk membantu menyejahterakan manusia. Bukan menara gading dan untuk keuntungan diri sendiri. Beroleh nama, jabatan, gelar atau kekuasaan.41

Sumbangsih Saparinah di dalam disiplin ilmu psikologi dan kajian gender yang memberikan pencerahan pada masyarakat luas, aktivitasnya yang inklusif serta keteladanan yang ditunjukkannya selaku pejuang kemanusiaan layak untuk kita apresiasi. Saparinah adalah seorang nation builder di bidang gender dan pejuang kemanusiaan yang tidak kenal lelah.

Untuk itu, Nabil Award 2011 diberikan kepadanya. SELAMAT!

Jakarta, 15 September 2011

***

1Sejarawan dan Staf Yayasan Nabil. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Saparinah Sadli, Carla Bianpoen, Kamala Chandrakirana, Smita Notosusanto dan Andi Yentriani atas informasi dan masukan mereka. Ucapan terimakasih khusus ditujukan kepada Imelda Bachtiar, atas jerih payahnya memberi koreksi dan masukan serta menyuplai berbagai bahan, termasuk diantaranya naskah berjudul “Saparinah Sadli: Dari Farmasi ke Kajian Gender” yang sangat membantu penulisan tesis ini .

2Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudy, “Saparinah Sadli selalu dalam Proses Menjadi”, Kompas, 25 Juni 2009.

3 Latar belakang anugerah tersebut adalah sebagai berikut. Di tahun 2002 Carla Bianpoen dan beberapa perempuan aktivis merasa sedih, karena tidak ada award dari dan untuk perempuan. Dari sinilah maka lahir Saparinah Sadli Award. Poin pentingnya adalah, dan selalu juga ditekankan Saparinah dalam setiap wawancara, award ini bukan gagasan beliau, termasuk juga uang hadiah bukan berasal darinya. Gagasan berasal dari para perempuan aktivis lain yang lebih muda, yang terinspirasi oleh apa yang dilakukannya. Mereka mengumpulkan dana penyelenggaraan dari berbagai sponsor, perusahaan atau individu yang bersimpati pada gerakan perempuan Indonesia, utamanya di akar rumput.

Anugerah Saparinah Sadli resminya diluncurkan sebagai suatu “surprise” bagi Saparinah pada HUT-nya yang ke-75 tanggal 24 Agustus 2002. Namun pemberian anugerah pertama baru terlaksana baru diberikan dua tahun kemudian. Hingga tahun 2010 sudah ada empat orang yang menerima award tersebut. Lihat Carla Bianpoen, “Anugerah Saparinah Sadli: Bermulanya suatu Anugerah dari Perempuan untuk Perempuan”, dalam Imelda Bachtiar (ed), Mereka dan Saparinah Sadli:Kumpulan Tulisan Media Massa dan Kesan Para Sahabat. Cetakan Kedua (Jakarta: Panitia Anugerah Saparinah Sadli, 2010), h.xiii-xiv

4 “Sapadriah [Saparinah!] Sadli”, dalam Ensiklopedi Jakarta: Budaya & Warisan Sejarah,http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/2711 (diakses 13 Juli 2011). Kenang-kenangan Saparinah atas masa lalunya ada dalam kontribusinya “Memilih sambil Berjalan”, dalam St. Sularto (ed), Guru-guru Keluhuran: Rekaman Monumental Mimpi Anak Tiga Zaman (Jakarta: Kompas, 2010), h. 312-324.

5 Saparinah Sadli, “Memilih sambil Berjalan”, dalam St. Sularto (ed), Guru-guru Keluhuran, h.215.

6 Saparinah Sadli, “Memilih sambil Berjalan”, dalam St. Sularto (ed), Guru-guru Keluhuran, h.219-220.

7 “Saparinah Sadli” dalam Saparinah Sadli dan Lilly Dhakidae (ed), Perempuan dan Ilmu Pengetahuan (Jakarta: YIIS, 1990), h.199.

8 Saparinah Sadli, “Memilih sambil Berjalan”, dalam St. Sularto (ed), Guru-guru Keluhuran, h.221.

9 “Mohammad Sadli: Ekonom Senior Orde Baru”, dalam http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/2239-ekonom-senior-orde-baru (diakses 2 September 2011).

10 “Saparinah Sadli” dalam Perempuan dan Ilmu Pengetahuan, h.197.

11 Diterbitkan sebagai Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

12 “Saparinah Sadli” dalam Perempuan dan Ilmu Pengetahuan, h.197, 199.

13 Daftar karya tulis selektif Saparinah dapat dilihat dalam bagian lain di buku acara Nabil Award 2011 ini.

14 Nafsiah Mboi, “Prof. Dr. Saparinah Sadli: Pejuang bagi Wanita, Pelaku dalam Pembangunan Bangsa”, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (ed), Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia bekerja sama dengan harian Kompas dan Penerbit Obor, 1997), h. xvi-xvii.

15 Imelda Bachtiar, “Pengantar Penyunting: Dari Pertemuan 13 Tahun yang Lalu”, dalam Saparinah Sadli, Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan. Penyunting: Imelda Bachtiar (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010) , h. xvi.

16 Saparinah Sadli, “Sekapur Sirih: Membumikan Psikologi Perempuan di Indonesia” dalam Psikologi Perempuan: Pendekatan Kontekstual Indonesia. Editor: Nani Nurrachman dan Imelda Bachtiar. (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011), h.1.

17 Imelda Bachtiar, Saparinah Sadli: Dari Farmasi ke Kajian Gender” (naskah, 2011), h. 1-2.

18 Saparinah Sadli, “Sekapur Sirih: Membumikan Psikologi Perempuan di Indonesia”, h. 2.

19 Prof. Dr. dr. Farid Anfasa Moeloek, “Kajian Wanita UI adalah Pusat Data bagi Studi Perempuan Indonesia”, dalam Imelda Bachtiar (ed), Mereka dan Saparinah Sadli, h.117.

20 Imelda Bachtiar, “Pengantar Penyunting: Dari Pertemuan 13 Tahun yang Lalu”, dalam Saparinah Sadli, Berbeda tetapi Setara, h.xv.

21 Saparinah Sadli, “Membangun Bangsa: Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil Gender dan Beradab”, Pidato Penerimaan Nabil Award 2011. Lebih lanjut soal Kajian Wanita ini, lihat Saparinah Sadli, “Feminism in Indonesia in an International Context”, dalam Kathryn Robinson dan Sharon Bessell (ed), Women in Indonesia: Gender, Equity and Development (Singapore: ISEAS, 2002), h, 80-91.

22 Imelda Bachtiar, “Pengantar Penyunting: Dari Pertemuan 13 Tahun yang Lalu”, dalam Saparinah Sadli, Berbeda tetapi Setara, h.xiv.

23 Imelda Bachtiar, Saparinah Sadli: Dari Farmasi ke Kajian Gender” (naskah, 2011), h.1-2.

24Sosiolog perempuan Indonesia terkemuka, salah satu pemenang Nabil Award 2009.

25 Mengenai aktivitas politik kelompok-kelompok perempuan menjelang runtuhnya Orde Baru dan di awal-awal masa Reformasi, lihat Carla Bianpoen, “Women’s Political Call” dalam Mayling Oey-Gardiner dan Carla Bianpoen (ed), Indonesian Women: The Journey Continues (Canberra: RSPAS ANU, 2000), h. 283-302.

26 Wawancara Kamala Chandrakirana, 18 April 2011, Smita Notosusanto 26 April 2011; Carla Bianpoen 13 Mei 2011.

27 Saparinah Sadli, “Pemerkosaan telah Menjadi Terorisme Seksual”, dalam Imelda Bachtiar (ed), Mereka dan Saparinah Sadli, h. 1-14.

28 “Pangab Digugat Kaum Perempuan Soal Perkosaan”, http://www.minihub.org/siarlist/msg00350.html (diakses 9 Juli 2011).

29 Lihat tulisan Saparinah “Korban Kerusuhan Mei 1998: Antara Ada dan Tiada”, dalam Saparinah Sadli, Berbeda tetapi Setara, h. 114-117, serta Saparinah Sadli dan Andi Yentriyani, Laporan Hasil Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya ”Saatnya Meneguhkan Rasa Aman: Langkah Maju Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kerkerasan Seksual Mei 1998” (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008).

30 “Prof Dr Saparinah Sadli Pejuang Tanpa Pengkotakan Politik”, http://www.tokoh-indonesia.com/ensiklopedi/s/saparinah-sadli/biografi/01.shtml (diakses 14 September 2011).

31 Saparinah Sadli, “Membangun Bangsa: Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil Gender dan Beradab”, Pidato Penerimaan Nabil Award 2011.

32 Imelda Bachtiar, Saparinah Sadli: Dari Farmasi ke Kajian Gender” (naskah, 2011), h.4.

33 Saparinah Sadli, “Kata Pengantar Pelapor Khusus”, dalam Laporan Hasil Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya ”Saatnya Meneguhkan Rasa Aman: Langkah Maju Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kerkerasan Seksual Mei 1998”, h.xii. Cetak miring ditambahkan penulis (DK).

34Kompas, 11 November 2009.

35 E. Kristi Poerwandari, “Ibu Sap: The ‘Becoming’ Person”, dalam Perempuan dan Pemberdayaan, h.469, lihat juga dari penulis yang sama, “Prolog: Manusia yang ‘Becoming’, Perempuan yang ‘Becoming’, dalam Saparinah Sadli, Berbeda tetapi Setara, h. xxi-xxv.

36 Nani Nurrachman, “Women’s Psychology dan Ibu Sadli”, dalam Imelda Bachtiar (ed), Mereka dan Saparinah Sadli, h.168.

37 Kristi Poerwandari, “Ibu Sap: The ‘Becoming’ Person”, dalam Perempuan dan Pemberdayaan, h.469-70 wawancara Andi Yentriyani 28 April 2011.

38 Wawancara Kamala Chandrakirana, 18 April 2011.

39 Wawancara Smita Notosusanto, 26 April 2011. Carla Bianpoen juga menyebutnya bagaikan “jembatan”, wawancara 13 Mei 2011.

40 Wawancara Andi Yentriyani, 28 April 2011.

41 Kristi Poerwandari, “Prolog: Manusia yang ‘Becoming’, Perempuan yang ‘Becoming’, dalam Saparinah Sadli, Berbeda tetapi Setara, h.xxiii.

Membangun Bangsa: Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil Gender dan Beradab

Prof. (Em.) Dr. Saparinah Sadli

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hadirin yang terhormat,

Selamat malam.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan terimakasih atas kesediaan saudara-saudara yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada malam pemberian Nabil Award tahun ke-5, yang pilihannya jatuh kepada saya. Yayasan Nabil adalah organsasi yang mempunyai visi dan misi membangun bangsa (nation building). Justru terkait dengan visi dan misi Yayasan Nabil inilah maka saya tertegun dan ragu ketika Ketua Yayasan Nabil, Drs. Eddie Lembong dalam suatu acara makan siang bersama beberapa staf dan anggota Dewan Pakar Nabil menyampaikan bahwa Nabil Award tahun 2011 akan diberikan kepada saya.

Ketika dijelaskan alasan mengapa saya dipilih sebagai penerima Nabil Award, keraguan saya semakin bertambah. Karena saya menyimpulkan bahwa Yayasan Nabil secara langsung maupun tidak langsung mengkaitkannya dengan kegiatan saya saat terjadi kerusuhan Mei 1998. Saat itu diketahui bersama telah terjadi perkosaan massal terhadap sejumlah perempuan warga Indonesia keturunan etnik Tionghoa. Suatu peristiwa yang meskipun benar terjadi, tetapi oleh Pemerintah Indonesia hingga sekarang masih dikategorisasikan sebagai “dugaan”. Peristiwa kekerasan seksual ini menyebabkan kekerasan berbasis gender -yang telah ada sejak awal peradaban manusia- untuk pertama kalinya diangkat sebagai isu publik di Indonesia, suatu isu gender yang sampai sekarang tidak terselesaikan.

Pak Eddie Lembong dan stafnya dengan sabar mendengarkan alasan saya. Teman-teman dari Yayasan Nabil yang saat itu ikut diundang makan siang dan mengenal kegiatan saya, mencoba ikut menjelaskan lebih lanjut mengapa saya merasa ragu. Hasil akhir pertemuan tersebut adalah Pak Eddie kemudian meminta saya untuk mempertimbangkannya.

Saya memang sangat ragu dipilih sebagai penerima Nabil Award tahun 2011 karena beranggapan penilaian yang dipakai sebagai dasar pemberian Nabil Award kepada saya, tidak hanya menyangkut saya pribadi tetapi merupakan kerja sejumlah aktivis. Apa yang dinilai sebagai kegiatan saya sebenarnya merupakan aktivitas sejumlah perempuan yang sebagai warga masyarakat menunjukkan kepeduliannya terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan Mei 1998, termasuk pelanggaran hak asasi perempuan. Mereka terdiri dari perempuan berbagai generasi, yang sebagai respons terhadap Tragedi Mei 1998 lalu membentuk Masyarakat Anti Kekerasan. Suatu wadah yang digagas oleh sejumlah dosen perempuan dari Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, tetapi kemudian diperluas dengan mengajak perempuan pimpinan organisasi agama dan pimpinan organisasi sosial seperti KOWANI dan Dharma Wanita. Masyarakat Anti Kekerasan mengajak saya ikut terlibat di dalamnya, karena saya saat itu menjabat sebagai Ketua Program Studi Kajian Wanita UI dan masih menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan Ketua Pendiri Yayasan Nabil, maka saudara Didi, staf Yayasan Nabil, berinisiatif menghubungi sejumlah teman dengan siapa saya dulu bekerja. Hasilnya adalah bahwa saya sore ini berdiri di sini sebagai penerima Nabil Award 2011 untuk menyampaikan pidato penerimaan saya.

Menyambung pada alasan mengapa Nabil Award diterimakan kepada saya, saya sampai saat ini tetap menganggap bahwa saya berdiri di sini mewakili teman-teman yang peduli pada pembangunan bangsa dan telah melibatkan saya dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa yang dapat memberikan rasa aman dan adil bagi semua. Karenanya, sebelum saya meneruskan pidato penerimaan, saya ingin menekankan bahwa Nabil Award 2011 ini adalah bagi mereka semua.

Untuk ini semua terlebih dahulu saya ingin memanjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa apa yang pernah saya kerjakan, dianggap berguna dalam kehidupan bersama. Apalagi mengingat bahwa kerja perempuan biasanya dianggap biasa, sehingga jarang mendapat perhatian khusus. Memang dalam hal ini, Yayasan Nabil menurut pengamatan saya berbeda. Ini karena dari sembilan penerima penganugerahan Yayasan Nabil, lima penerimanya adalah perempuan. Sesuatu yang masih langka! Kecuali kalau yang memberi penghargaan adalah organisasi perempuan juga. Mereka adalah Ibu Claudine Salmon (2007), Ibu Mary Somers Heidhues (2008), Ibu Myra Sidharta (2009), Ibu Mely G. Tan (2009) dan Ibu Mona Lohanda (2010). Hasilnya adalah bahwa saya sore ini berdiri disini sebagai penerima Nabil Award 2011 untuk menyampaikan pidato penerimaan saya.

Hadirin yang terhormat,

Di tengah-tengah proses perubahan masyarakat yang membuka peluang lebar bagi perempuan dan laki-laki untuk menyumbang tenaga dan pikirannya pada pembangunan bangsa, bisa diamati bersama bahwa sekarang cukup banyak perempuan dapat memilih berkiprah di ruang publik. Tidak hanya karena terpaksa atau untuk menopang ekonomi keluarganya, tetapi juga untuk dapat mengaktualisasi potensi dirinya secara optimal. Kenyataannya adalah bahwa tidak sedikit perempuan sekarang dapat membuktikan bisa berprestasi di ruang publik dan tidak kalah dibandingkan dengan laki-laki. Malah kadang-kadang melebihi laki-laki. Suatu kenyataan yang mendukung hasil penelitian Psikologi Perempuan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara potensi inteligensi umum perempuan dan laki-laki.

Kita sudah 66 tahun merdeka dan selama itu pula telah berupaya membangun jati diri sebagai bangsa yang sesuai landasan dan filsafat negara. Yaitu menjadi bangsa yang menghormati keberagaman nilai-nilai budaya dan agama, mengupayakan kesejahteraan untuk semua, dan belajar menghormati perbedaan antar manusia. Apa yang diperjuangkan oleh perempuan generasi pertama dalam bentuk dan dengan strategi yang berbeda, pada intinya tidak berbeda dengan apa yang sekarang lebih disebut sebagai memperjuangkan tercapainya kesetaraan gender.

Meskipun demikian tidak bisa diingkari bahwa yang masih harus dihadapi cukup banyak perempuan dari berbagai latar belakang pendidikan, sosial ekonomi, etnisitas dan agama yang beragam adalah terjadinya berbagai bentuk diskriminasi karena ia berjenis kelamin perempuan. Salah satu kondisi yang telah menyebabkan rasa tidak aman bagi cukup banyak perempuan di tengah-tengah kemajuan yang dinikmatinya.

Ditinjau dari perspektif gender, diskriminasi terhadap perempuan merupakansuatu contoh konkret bahwa aspirasi bangsa untuk membangun Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila ke-5) dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila ke-2) meskipun sudah diberi landasan legalnya, namun rasa keadilan belum bisa dinikmati seluruh warga bangsa. Dalam kosa kata hak asasi manusia, belum seluruh rakyat dapat menikmati kehidupan bersama yang menghormati setiap manusia dengan tidak membedakan gender, ras, kelas, etnisitas dan status sosial ekonomi. Sehubungan dengan kenyataan itulah dan menyambung pada apa yang ditelaah dan secara konsisten juga disumbangkan perempuan Indonesia sebelum kemerdekaan sampai pada era reformasi, ialah menghapus diskriminasi terhadap perempuan, maka saya memilih sebagai topik bahasan adalah ”Membangun Bangsa: Membangun Kemanusiaan yang Adil GENDER dan Beradab”. Dalam hal ini saya ingin menyatakan bahwa jika kita bicara tentang bangsa dan kemanusiaan, maka secara implisit hal tersebut mencakup perempuan dan laki-laki yang memiliki hak dan kesetaraan sebagai warganegara. Topik bahasan yang ingin saya sampaikan bertujuan untuk mengeksplisitkan pengertian tersebut.

Sehubungan masih ada aversi (keengganan) terhadap istilah gender, maka saya akan menyisipkan secara singkat apa itu gender sebelum menyinggung relevansi dan kepentingannya dalam kehidupan sebagai bangsa. Ini karena dalam pengamatan dan pengalaman sehari-hari istilah gender masih kurang diterima, baik di kalangan akademisi maupun anggota masyarakat pada umumnya. Adanya misinterpretasi bahwa gender adalah perempuan, telah menimbulkan salah paham yang cukup meluas dan masih menggejala, sehingga merugikan perempuan dan laki-laki.

Gender: Misinterpretasi yang Menimbulkan Diskriminasi dan Kekerasan

Pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa gender tidak identik dengan perempuan. Gender adalah hasil sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang berlaku sejak seseorang dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki.

Dari sudut pandang psikologi, gender terkait pada identitas diri dan sikap sosial setiap orang, apakah ia laki-laki atau perempuan. Karena setiap orang yang dilahirkan sebagai mahluk biologis selalu dilahirkan dalam suatu jaringan nilai-nilai budaya tertentu, maka ia segera belajar dan diajarkan untuk bisa berkembang menjadi manusia yang beradab. Yaitu menjadi seorang yang mengenali, menghormati dan dapat menyesuaikan diri pada nilai dan norma sosial yang berlaku. Caranya, dengan belajar menginternalisasi berbagai nilai budaya yang berlaku di lingkungannya. Gender karenanya, disebut sebagai hasil konstruksi sosial.

Kalau dalam perspektif arus utama atau konvensional, kekerasan dalam rumah atau kekerasan seksual yang dialami perempuann lebih dinilai sebagai kesalahan perempuan (victim blaming) atau anggapan bahwa hanya laki-laki yang bermasalah (patologis) yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, maka dari perspektif gender kekerasan terhadap perempuan dinyatakan sebagai berakar pada ketimpangan kekuasaan dalam relasi antar gender. Inilah salah satu alasan mengapa dalam perjuangannya, kelompok perempuan mempromosikan perlunya peningkatan penghormatan pada hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, tanpa membedakan etnisitas, kelas, agama dan gender.

Gender dengan demikian bukan sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan (nature), bukan bawaan sejak lahir, tetapi merupakan buatan manusia (nurture). Tujuannya: agar setiap manusia, ia perempuan atau laki-laki, dapat mengembangkan identitas dirinya dan identitas sosialnya sekaligus. Karena identitas sosial perempuan dan laki-laki adalah hasil internalisasi nilai-nilai budaya yang berlaku, maka gender bisa berbeda antar budaya, antar jenis kelamin dan bisa berubah antar waktu. Bahwa gender bisa juga berbeda dalam jenis kelamin yang sama adalah karena manusia bukan robot, tetapi mahluk Tuhan yang diberikan potensi nalar, emosi dan kemampuan memilih. Ini pula menyebabkan bahwa kelompok laki-laki atau kelompok perempuan bukan entitas yang homogen.

Gender jelas juga bukan konsep atau paham impor atau asing, sebagaimana sering dituduhkan oleh mereka yang mempunyai aversi pada istilahnya, tetapi melekat pada diri kita masing-masing sebagai manusia yang beradab. Bahwa hingga sekarang kelompok manusia yang berjenis kelamin perempuan masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi atau ketidak-adilan gender, berarti bahwa menghormati keberadaan, aspirasi serta pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai setara masih belum menjadi realitas dalam kehidupan berbangsa. Masih ada sikap ambivalen terhdap perempuan dengan berbagai potensinya. Menolak gender sebagai konsep atau sekedar istilah, bisa saja dilakukan. Namun yang tidak bisa diingkari adalah gender sebagai identitas diri dan identitas sosial seseorang adalah milik setiap orang, laki-laki dan perempuan. Adalah realitas kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari nilai yang berlaku dalam suatu budaya bahwa anak perempuan belum bisa mengakses lebih banyak kesempatan yang tersedia dibandingkan anak laki-laki. Contoh konkretnya adalah dalam bidang pendidikan.

Meskipun “Wajib Belajar 9 Tahun” merupakan kebijakan negara yang memberi kesempatan belajar bagi semua anak, namun tetap saja hingga hari ini lebih banyak anak perempuan dibandingkan anak laki-laki dalam keluarga miskin, yang belum bisa menikmati kesempatan tersebut. Diantara alasannya: karena nilai yang dianut keluarga dengan tradisi yang berlaku yang lebih mementingkan anak lelaki yang diposisikan sebagai calon kepala keluarga yang kelak harus mencari nafkah. Faktor lain adalah terus menggejalanya tradisi kawin dini bagi anak perempuan, juga di kalangan keluarga miskin. Alasannya: untuk meringankan beban keluarga. Semuanya masih diperkuat oleh nilai-nilai budaya yang menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama anak-anak. Hal ini berarti mengutamakan laki-laki dalam kehidupan bersama kita, bukan fiksi tetapi fakta yang menempatkan perempuan sebagai warganegara kelas dua. Sedang terpinggirkannya anak perempuan dari kesempatan pendidikan, berkontribusi pada langgengnya kemiskinan keluarga.

Diskriminasi berbasis gender ini tidak hanya dialami anak perempuan keluarga miskin. Contohnya ketika untuk jabatan politik seperti menjadi menteri diumumkan bahwa akan dipilih empat menteri perempuan, maka ada kriteria tambahan ‘harus berkualitas’. Mengapa hanya empat dan mengapa ada tambahan kriteria ‘harus berkualitas’ bagi calon menteri perempuan? Sikap ini jelas bertolak-belakang dengan temuan Psikologi Perempuan bahwa inteligensi umum perempuan dan laki-laki tidak berbeda secara signifikan. Tetapi saat hal itu dilansir melalui media, banyak yang menganggapnya ‘lumrah’ atau biasa.

Bagi saya sebagai psikolog, pemikiran dan sikap tersebut menyambung pada pernyataan Bapak Psiko Analisis Sigmund Freud, ialah bahwa ‘anatomy is destiny’ yang kemudian menyebabkan dihasilkannya konsep bahwa ‘perempuan bukan manusia yang sempurna’. Ukuran kesempurnaan yang ia gunakan adalah perbedaan anatomi perempuan dan laki-laki. Meskipun Freud menyatakannya dalam abad ke-19, nyatanya dalam abad ke-21 pemikiran yang sama masih menggejala dan menciptakan berbagai isu gender. Seperti: kalau perempuan ia harus berkualitas, suatu kriteria yang tidak berlaku bagi laki-laki. Apakah karena laki-laki itu sempurna? Berbagai isu gender, seperti diskriminasi terhadap perempuan, berakar pada relasi antar gender yang timpang. Atau disebabkan karena penilaian, sikap dan perilaku yang menempatkan laki-laki sebagai manusia yang ‘sempurna’ atau ‘berkualitas’ sedangkan perempuan ‘kurang berkualitas’ atau ‘kurang sempurna‘.

Sekarang peran sosial perempuan atau peran gender perempuan telah menjadi lebih bervariasi. Suatu bukti bagaimana perubahan nilai dalam masyarakat sejak era reformasi berpengaruh pada perubahan perilaku perempuan, tetapi belum secara nyata mengubah sikap semua perempuan dan laki-laki. Contohnya kalau dalam politik Orde Baru perempuan ditetapkan secara ketat sebagai ‘istri pendamping suami; pengelola rumahtangga, penerus keturunan, pendidik anak’ dan didukung meluas oleh perempuan dan laki-laki, maka sejak era reformasi perempuan mempunyai pilihan yang lebih terbuka. Cukup banyak perempuan yang menikmati pilihan yang sekarang tersedia baginya, yang sekaligus mengubah relasi gender (sebagai suami-isteri, sebagai bos-sekretaris) maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Banyak pula laki-laki yang dapat menerima perubahan yang telah mempengaruhi relasi gender di dalam rumah maupun di lingkungan kerja. Di pihak lain, fenomena masih terjadinya diskriminasi dan kekerasan berbasis gender merupakan perwujudan bahwa masih banyak juga laki-laki yang tetap menempatkan perempuan sebagai bukan sesama manusia yang perlu dihormati, tetapi sebagai objek yang dapat dilecehkan, dipukul dan boleh dipinggirkan. Suatu contoh bahwa meskipun relasi gender bisa berubah antar waktu, tidak sekaligus berarti isu gender lama seperti diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang usianya sama dengan peradaban manusia, telah menghilang. Karena berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan bertumpu pada masih berlangsungnya ketimpangan antar gender.

Suatu pengalaman pribadi tentang perubahan yang terkait isu gender adalah ketika dalam tahun 1989 saya mendapat tugas mendirikan Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saat itu, istilah ”perempuan”, “gender” dan “feminisme” dalam era Orde Barumerupakan kata-kata yang tabu di lingkungan akademik. Di luar tembok akademik, kata-kata itu malahan belum dikenal. Suatu kondisi yang menyebabkan nama program studi harus “Kajian Wanita”,sesuai ketentuan formal yang berlaku. Dalammengintroduksi metodologi feminis yang merupakan salah satu metode penelitian yang harus dikuasai oleh para mahasiswa Kajian Wanita, saya masih bisa memilih “perspektif perempuan” sebagai jalan tengah memperkenalkan metodologi tersebut.Secara akademis pilihan tersebut mungkin perlu diperdebatkan. Tetapi dalam kondisi sosial politik yang berlaku saat itu, pilihan tersebut dapat lebih diterima. Apalagi karena saya diingatkan oleh seorang dosen senior saat peresmian Program Studi Kajian Wanita, untuk tidak membuat mahasiwa menjadi feminis.

Program Studi Kajian Wanita saat itu adalah program baru dan yang pertama di Indonesia, sehingga masih harus mencari bentuknya sesuai kondisi di Indonesia dan di tengah-tengah dunia akademik yang androsentrik pula. Androsentrik dalam pengertian terfokus pada kepentingan laki-laki dan memakai laki-laki sebagai ukuran tentang apa yang penting dan tidak penting untuk dibahas atau diteliti. Bertumpu pada pengetahuan saya yang ketika itu sedang sangat tertarik membaca buku-buku Psikologi Perempuan yang mulai beredar, maka Program Studi Kajian Wanita saya pahami harus dapat berkontribusi dan mengoreksi konsep serta teori yang dilahirkan oleh dunia ilmu pengetahuan yang masih androsentrik. Namun dalam menempatkan pertimbangan tersebut sebagai tantangan yang penting dan harus dihadapi secara bijaksana, maka peringatan dosen senior tersebut tidak seluruhnya saya abaikan.

Sekarang, dalam tahun 2011 ini,semuanya itu mungkin dianggap absurd. Tetapi itulah kenyataan yang harus saya hadapi. Bagi yang sekarang masih berusia muda dan sangat aktif dalam perjuangan mencapai kesetaraan gender, mungkin tidak bisa membayangkan bahwa istilah “perempuan” saja di zaman Orde Baru dilarang penggunaannya secara formal. Sekarang, 22 tahun kemudian, program studi yang sama telah berganti nama menjadi Program Studi Kajian Gender dan pengajaran teori serta metodologi feminisme dapat berlangsung tanpa halangan apapun. Malahan ia dianggap penting dan dibutuhkan sebagai lembaga akademik yang menghasilkan pakar gender. Para lulusan Kajian Wanita, tanpa mendapat halangan apapun, dalam bulan Juli 2011 dengan bangga membentuk Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (Aspekage). Mereka ada karena kesetaraan dan keadilan gender masih perlu diperjuangkan terus menerus.

Perubahan memang terjadi, tetapi lamban. Ini karena di luar komunitas pejuang kesetaraan gender, nilai-nilai patriarki yang menempatkan perempuan tidak setara dengan laki-laki masih dianut dan mempengaruhi relasi gender pada umumnya, termasuk terhadap masih bertahannya relasi gender yang timpang. Jelas bahwa kondisi sosial ini merupakan tantangan bersama dalam upaya mencapai kesetaraan gender.

Ketidak-adilan gender tercermin dari masih berlangsungnya berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Suatu realitas yang dialami perempuan dalam situasi konflik dan damai sekalipun. Kondisi ini antara lain dicatat dalam dokumentasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan(Komnas Perempuan). Suatu lembaga negara yang diresmikan pemerintah pada akhir tahun 1998, sebagai hasil perjuangan Masyarakat Anti Kekerasan. Misi khusus Komnas Perempuan adalah ‘menciptakan kondisi sosial untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan’. Dalam laporan yang merupakan hasil dokumentasi berdasarkan catatan ratusan mitra kerjanya, Komnas Perempuan antara lain telah menghasilkan data empirik bahwa sejak tahun 2001 kekerasan berbasis gender -di mana pelakunya kebanyakan laki-laki dan korbannya kebanyakan perempuan- meningkat setiap tahunnya. Juga bahwa kekerasan dalam rumahtangga -yaitu kekerasan dalam relasi intim- persentasenya cukup tinggi, dengan pelakunya adalah suami, kakek, kakak laki-laki ataupun tetangga yang dikenal baik. Korban kekerasan adalah perempuan dari berbagai usia, latar belakang pendidikan, status sosial ekonomi, etnisitas dan agama. Data empirik yang bisa dikumpulkan meruntuhkan stereotipi bahwa kekerasan berbasis gender dalam relasi intim terkait pada kemiskinan dan hanya terjadi dalam keluarga status ekonomi rendah. Dikemukakan juga, ketidakadilan gender justru dilandasi oleh hukum yang berlaku.

Masih berkaitan dengan ini, Komnas Perempuan juga mencatat bahwa dalam tahun 2010 Peraturan Darah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan telah mencapai lebih dari 40. Perda yang diskriminatif terhadap perempuan ini merupakan salah satu contoh bahwa mereka yang mempunyai posisi menentukan, masih menganggap perempuan tidak setara dan dinilai perlu dilindungi dengan cara membatasi kebebasanya dalam berpenampilan maupun dalam partisipasinya di ranah publik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun perempuan Indonesia sekarang telah dapat menikmati kebebasan dan kesempatan yang belum pernah dialami generasi sebelumnya, namun transformasi ini masih dihadapkan pada berbagai ganjalan. Baik berupa hukum maupun sikap dan perilaku mereka yang mempunyai posisi pengambil keputusan maupun dari sesama warga, perempuan dan laki-laki.

Menuju Kesetaraan Gender

Dengan mengingat bahwa tujuan akhir Pancasila sebagai filosofi bernegara adalah kesejahteraan yang adil bagi semua, maka tujuan akhir dari tercapainya kesetaraan gender adalah sama pula yakni kesejahteraan yang adil bagi semua. Oleh karena itu isu gender bukan merupakan isu perempuan tetapi isu kemanusiaan.

Fokus pada pentingnya tercapai kesetaraan gender dipilih sebagai tema tanpa melupakan fakta bahwa setelah 66 tahun merdeka, upaya menghormati nilai-nilai agama, kesejahteraan untuk semua, penghormatan pada keragaman budaya dan perbedaan antar manusia sesuai dengan Pancasila masih merupakan perjuangan bersama yang belum selesai. Perubahan dalam relasi gender yang timpang memang terjadi tetapi lamban. Ini karena di luar komunitas pejuang kesetaraan gender, nilai-nilai patriarki yang menempatkan perempuan tidak setara dengan laki-laki masih dianut dan upaya pencapaian kesetaraan gender masih mengalami berbagai kendala. Suatu kondisi sosial yang merupakan tantangan bersama.

Disahkannya CEDAW (Convention on the Elimination of All types of Discrimination against Women) pada tahun 1979 oleh Perserikatan Bangsa-bangsa adalah sebagai hasil perjuangan perempuan di tingkat global karena saat itu mereka mempersepsikan bahwa di dalam kelompok negara yang telah menandatangani Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948) terjadi pelanggaran hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya dalam bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Bahwa realitanya hingga sekarang diskriminasi terhadap perempuan masih marak terjadi adalah contoh bahwa meratifikasi suatu konvensi internasional seperti CEDAW tidak secara otomatis menyebabkan perubahan sikap dan perilaku anggota masyarakat pada umumnya. Implementasi suatu undang-undang baru pada dasarnya memerlukan program sosialisasi yang secara terarah dapat mengubah sikap dan perilaku anggota masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang tersebut. Absennya program sosialisasi oleh Pemerintah setelah 10 tahun mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 adalah contohnya.

Dalam rangka sepuluh tahun ratifikasi CEDAW, Program Studi Kajian Wanita UI dalam tahun 1991 melakukan pembahasan tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 dimana beberapa pejuang perempuan generasi pertama masih ikut hadir dan secara aktif memberi masukan mereka. Dalam pertemuan tersebut disepakati bersama untuk membuat program sosialisasi CEDAW. Kelompok kerja Convention Watch yang kemudian dibentuk dan terdiri dari perempuan akademisi, aktivis, ahli hukum, praktisi hukum ini, mengadakan survei terbatas tentang implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai program pertamanya. Hasilnya, mereka yang dianggap seharusnya mengetahui produk hukum ini, seperti para penegak hukum, dosen Fakultas Hukum, anggota DPR dan beberapa tokoh masyarakat, ternyata hampir tidak ada yang memahami CEDAW dan tujuannya. Kemudian juga diadakan penelitian mengenai penerapan Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang hak pekerja perempuan, karena saat itu perempuan sebagai tenaga kerja formal meningkat secara signifikan. Hasil penelitan terbatas tersebut kemudian dijadikan pertimbangan oleh kelompok kerja Convention Watch untuk melakukan sosialiasi isi dan tujuan undang-undang tersebut.

Program sosialisasi dimulai dengan mengajak pimpinan Fakultas Hukum negeri dan swasta untuk mau mendukung tersedianya mata kuliah “Gender dan Hukum”. Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia saat ini bernama “Wanita dan Hukum”. Dengan ijin Dekan Fakultas Hukum yang dipilih, anggota kelompok kerja Convention Watch diperbolehkan memperkenalkan dan membahas bersama dengan dosen-dosen Fakultas Hukum itu, isi dan tujuan CEDAW sebagai instrumen hukum yang khusus dirancang untuk memenuhi hak perempuan. Program kelompok kerja Convention Watch dibuat selain untuk membangkitkan sensitivitas gender, juga untuk merangsang minat para dosen Fakultas Hukum agar mau menyusun mata kuliah “Gender dan Hukum” sebagai mata kuliah mandiri atau terintegrasi dalam mata kuliah yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk mendukung kegiatan tersebut kelompok kerja Convention Watch juga menerjemahkan berbagai bahan CEDAW, karena saat itu yang tersedia hanya bahan dalam Bahasa Inggris. Bahan yang diterbitkan dalam buku ajar tersebut, menjadi pegangan untuk para dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum yang mengajar “Gender dan Hukum”.

Mengapa yang diajak pertama kali adalah para dosen Fakultas Hukum? Karena mereka sebagai dosen yang mempunyai tanggungjawab mendidik para calon penegak hukum. Harapannya, sejak masih menjadi mahasiswa para calon penegak hukum sudah sensitif gender dan mengenal isi UU Nomor 7 Tahun 1984. Sesuatu perjuangan Convention Watch yang telah membuahkan hasil cukup menggembirakan dengan tersedianya mata kuliah “Gender dan Hukum” di sekitar 145 Fakultas Hukum negeri dan swasta. Juga kemudian atas inisiatif mereka, terbentuknya Asosiasi Pengajar dan Pemerhati Gender dan Hukum Indonesia (APPGHI). Sayangnya, dunia ilmu pengetahuan yang pada dasarnya masih sangat androsentris (fokus pada kepentingan laki-laki, baik dalam pemahaman konsep maupun pilihan topik penelitian), maka keberlanjutan (sustainability) mata kuliah “Gender dan Hukum” sekarang menghadapi tantangan. Terutama karena tidak setiap pimpinan yang baru dari Fakultas Hukum ini, melihat relevansinya membuat para calon penegak hukum sensitif gender atau agar pikiran dan hatinya sebagai calon penegak hukum terbuka terhadap berbagai isu gender. Ini semua terjadi meskipun para penegak hukumlah yang diandalkan dapat memberi keadilan, termasuk keadilan gender.

Contoh lain tentang sulitnya membuat lebih banyak anggota masyarakat sensitif gender adalah upaya sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pengarusutamaan gender (PUG) yang ditetapkan dalam tahun 1999. Kebijakan ini bertujuan sangat baik, yaitu tercapainya kesetaraan gender melalui jalur struktural yang formal. Namun ternyata ditandatanganinya kebijakan PUG oleh Menteri Pendidikan sebagai pejabat tertinggi bidang pendidikan, belum menjamin terjadinya komitmen dari para pendidik pada umumnya. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi PUG di lingkungan pendidikan yang secara khusus mengkaji bagaimana dimensi gender diinformasikan melalui buku-buku wajib untuk murid sekolah dasar dan menengah, ditemukan bahwa bahan ajar masih memuat stereotipi gender yang kurang mendukung tercapainya kesetaraan gender. Teks yang harus dibaca dan dipelajari para murid tingkat SD dan SMP masih memuat gambar dan tulisan yang justru memperkuat stereotipi tentang peran gender perempuan dan laki-laki.

Umpamanya: buku pelajaran olahraga yang memasang Susi Susanti, perempuan juara bulutangkis penyumbang medali emas pertama Indonesia di arena Olimpiade, di halaman cover bab tentang olahraga bulutangkis. Tetapi dalam ilustrasi dengan gambar tentang bagaimana belajar bermain bulutangkis, semuanya adalah laki-laki. Begitu pula dalam buku pelajaran sejarah. Yang diperkenalkan hanya dua pahlawan perempuan, Kartini dan Rohana Kudus dengan uraian yang sangat terbatas sehingga kurang mencerminkan peran penting perempuan dalam sejarah dan kehidupan berbangsa. Ilustrasi dalam berbagai buku pelajaran yang masih lebih memperkuat stereotipi peran gender perempuan dan laki-laki, sekaligus menggambarkan bahwa Pengarusutamaan Gender sebagai kebijakan pemerintah meningkatkan kesetaraan gender melalui pendidikan formal, belum didukung oleh komitmen yang jelas dari para pelaksana pendidikan.

Kedua contoh itu saya pilih untuk mencerminkan bahwa mengubah sikap dan perilaku orang bukan hal yang sederhana. Nilai-nilai patriarki yang masih dianut secara luas dan mendasari sikap dan nilai kebanyakan warga, merupakan kendala dalam menyadarkan lebih banyak warga tentang pentingnya membangun kesetaraan gender dalam kehidupan bersama yang membutuhkan upaya yang konsisten, intensif, berkelanjutan dan meluas. Sedangkan karena kita masyarakat yang patriarkal, maka peran keteladanan dan keterlibatan mereka yang diposisikan sebagai tokoh atau pemimpin adalah penting. Sesuatu yang kini menjadi barang langka pula.

Bila saya kembali pada upaya kelompok kerja Convention Watch untuk membuat sejumlah dosen Fakultas Hukum sensitif gender dan memahami keadilan gender, maka konsistensi untuk memantapkan perubahan yang dituju tidak terjadi. Menurut saya karena dua alasan. Kelompok Kerja Convention Watch gagal menemukan generasi baru yang mau meneruskan upaya perubahan di dalam lingkungan Fakultas Hukum. Kedua, pimpinan baru tidak dilobi agar memahami mengapa calon penegak hukum perlu disadarkan tentang berbagai masalah hukum yang terkait pada ketidakadilan gender. Suatu kerja yang memang memerlukan energi dan waktu yang tidak sedikit, serta contoh tentang pentingnya kaderisasi untuk memungkinkan keberlanjutannya suatu perjuangan. Seperti mencapai ksetaraan gender.

Dari perpektif gender, perempuan di berbagai pelosok dunia jelas masih mengalami beragam ketidakadilan gender karena ia berjenis kelamin perempuan. Kenyataan inilah yang telah mendorong perempuan di mana pun, untuk bergerak aktif menyusun program kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi perempuan setempat. Sehingga pengalaman subjektif perempuan sebagai data empirik yang kualitatif, makin banyak jumlahnya, meskipun belum selalu dianggap “valid” dari kacamata para peneliti kuantitatif. Namun dari perspektif gender, terhimpunnya data empirik tentang pengalaman perempuan sebagaimana secara subjektif dikemukakan oleh perempuan sendiri, justru dapat memperkaya pengetahuan kita tentang berbagai pengalaman perempuan, sebagaimana dihayati pelakunya.

Pemenuhan hak pendidikan anak perempuan dan kesehatan reproduksi perempuan adalah perjuangan gerakan perempuan sejak generasi pertama. Meskipun sekarang data kuantitatif mengungkap bahwa anak perempuan dan anak laki-laki yang terdaftar sebagai murid sekolah dasar tidak memperlihatkan perbedaan signifikan, dan di tingkat sekolah menengah menuju ke arah yang sama, namun secara empirik yang didasarkan pada data kualitatif masih ada realitas lain. Kemiskinan keluarga, tradisi kawin muda bagi perempuan dan menggejalanya trafiking anak, khususnya anak perempuan, menyebabkan lebih banyak anak perempuan daripada anak laki-laki keluarga miskin yang belum bisa menikmati adanya kebijakan “Wajib Belajar 9 tahun”. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi, dan masih tertinggi di Asia, tetap menghantui ibu-ibu miskin khususnya. Ironisnya ini semuanya terjadi di tengah kemajuan teknologi kedokteran modern. Bahwa angka kematian ibu tinggi disebabkan faktor medis dan non-medis, sudah banyak dicatat dan diutarakan berkali-kalioleh para pejuang perempuan yang fokus perjuangannya pada peningkatan hak kesehatan reproduksi perempuan.

Data kualitatif menunjukan realitas bahwa konflik yang terjadi di berbagai daerah, seperti kerusakan lingkungan, dan akibat bencana alam, berpengaruh khusus pada perempuan. Ini sesuatu yang belum selalu diperhatikan oleh para pengambil keputusan. Contoh kecilnya: dalam kondisi yang serba sulit, perempuan tetap hamil dan melahirkan. Perempuan juga tetap diposisikan sebagai pengasuh dan pihak yang harus dapat memenuhi kebutuhan fisik serta emosional keluarganya. Dari menemukan sumber air bersih untuk memasak dan minum anggota keluarganya, sampai dengan mengelola rumahtangganya di tengah–tengah pengungsian yang serba kurang fasilitas yang dibutuhkan dalam keluarga. Sesuatu yang pada umumnya tidak dibebankan pada laki-laki. Dari berbagai data kualitatif yang ada, tidak lagi menjadi rahasia bahwa perempuan dalam konflik sosial atau politik menjadi populasi yang paling rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, pelecehan sampai dengan kekerasan berbasis gender. Sejak konflik berlangsung, maupun setelah konflik usai.

Hampir setiap kelompok perempuan yang peduli terhadap penghapusan ketidakadilan gender memiliki data khusus sesuai dengan misi dan program kerjanya. Kini juga tersedia data yang menganalisis berbagai isu sosial budaya dari perspektif gender dan dituangkan dalam bentuk tesis magister (S2) dan doktoral (S3) di berbagai universitas negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta juga baru saja menerbitkan buku berjudul “Psikologi Perempuan: Pendekatan Kontekstual Indonesia”. Semuanya penting untuk dijadikan bahan dalam menyusun strategi dan kampanye bersama sebagai upaya mencapai kesetaraan gender, khususnya agar lebih banyak warga mau peduli pada penghapusan ketidaksetaraan gender yang berujung pada diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Perempuan dalam Membangun Bangsa

Dengan menyadari sepenunya bahwa Pancasila adalah dasar falsafah negara, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila saling terkait dan tujuan akhir Pancasila adalah kesejahteraan bagi semua, maka fokus bahasan pada Sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, bukan bertujuan bahwa sila tersebut perlu diubah. Sila ke-2 dipilih sebagai ilustrasi bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dari perspektif gender yang masih harus diperjuangkan adalah ”Kemanusiaan yang adil gender dan beradab”. Masih banyaknya perempuan yang karena kemiskinannya serta masih berlakunya nilai budaya yang melanggar berbagai haknya sebagai perempuan, menyebabkan warga yang berjenis kelamin perempuan telah dan masih mengalami berbagai ketidakadilan gender. Sesuatu yang masih perlu dan sedang diperjuangkan oleh berbagai kelompok perempuan.

Bila kita menengok sejarah bangsa, maka tidak bisa disangkal bahwa perempuan Indonesia tidak pernah absen dalam proses pembangunan bangsa. Meskipun kontribusi mereka dalam pembangunan bangsa jarang dikutip dalam tulisan formal mengenai sejarah bangsa. Tulisan tentang partisipasi aktif mereka, baik sebelum dan setelah kemerdekaan, lebih dilakukan oleh sesama perempuan dalam dan luar negeri. Bentuknya tesis penelitian maupun artikel dalam buku yang secara khusus mengurai tentang perjuangan perempuan di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia.

Sedang kalaupun Kartini sebagai Pahlawan Nasional dipasang fotonya, seperti dalam buku pelajaran sejarah tingkat sekolah menengah, yang tidak dibahas adalah kontribusi intelektualnya dalam menganalisa hidup sebagai bangsa yang dijajah bangsa lain dan aspirasinya untuk bisa aktif berpartisipasi dalam memajukan bangsanya yang masih mengalami berbagai ketidakadilan. Meskipun Kartini telah diangkat sebagai Pahlawan Nasional dan oleh teman-temannya di luar negeri disebut sebagai feminis Indonesia. Sehingga patut disayangkan bahwa dalam sejarah Indonesia pemikirannya tidak dijadikan bahan pelajaran tentang peran perempuan dalam sejarah pembangunan bangsa. Atau tentang mengapa Kartini digolongkan sebagai feminis. Kalau Kartini yang hidup diakhir abad ke-19 dapat dikenal pikiran dan kepeduliannya terhadap kehidupan bangsanya karena tulisan yang ia tinggalkan, maka perjuangan perempuan Indonesia yang bersama laki-laki memperjuangkan kemerdekaan justru kurang direkam dalam penulisan formal tentang sejarah bangsa setelah kemerdekaan. Ini adalah sikap bias gender dalam penulisan sejarah bangsa.

Dalam usia saya yang ke-84 kini, saya sempat secara pribadi mengenal beberapa pejuang perempuan generasi pertama. Saya menganggap mereka sebagai ”feminis Indonesia pertama” dengan alasan bahwa esensi perjuangan feminis adalah: memperjuangkan terjadinya perubahan terhadap kehidupan bersama yang dianggap merugikan kemanusiaan. Sebagai perempuan, para perempuan generasi pertama secara konsisten berjuang mengubah nilai, sikap dan perilaku sesama warga yang masih mendiskriminasi perempuan dan dinilai telah menyebabkan peminggiran potensi perempuan sebagai sesama anak bangsa.

Mereka adalah feminis Indonesia generasi pertama, karena salah satu hasil perjuangan mereka yang perlu dicatat adalah bahwa setelah kemerdekaan, mereka sebagai kolektivitas tidak berhenti memperjuangkan apa yang sejak Kongres Perempuan Pertama dalam tahun 1928 menjadi fokus perjuangannya, ialah ”menghapus poligami, memenuhi hak reproduksi perempuan dan memenuhi hak pendidikan anak perempuan”. Tiga isu yang mencerminkan bahwa dua hak dasar perempuan, hak pendidikan dan hak kesehatan reproduksi perempuan, telah dilanggar. Suatu kondisi hidup bersama yang mencerminkan bahwa ketidakadilan gender sudah berlangsung lama dan bertumpu pada nilai budaya yang belum menempatkan hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Dalam komitmennya menegakkan hak perempuan, pejuang perempuan generasi pertama setelah Indonesia merdeka, mendirikan Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI). Isu pertamayang mereka tangani adalah meningkatkan status perempuan dalam kehidupan bersama. Suatu perjuangan yang dalam persepsi saya secara langsung dan tidak langsung menyambung pada tiga permasalahan yang dipilih Kongres Perempuan Pertama.

Para pejuang perempuan generasi pertama ini terutama terdiri dari perempuan terdidik dari kelas sosial menengah. Perjuangan mereka meluas ketika mereka berinteraksi secara aktif dengan gerakan perempuan internasional dalam upaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Adalah mereka yang sebagai KNKWI ikut aktif mengadvokasi disahkannya CEDAW (Convention on the Elimination of All Types of Discrimination against Women) pada tahun 1979 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perempuan pejuang generasi pertama mengajak perempuan generasi yang lebih muda dan berasal dari berbagai status sosial, agama dan etnisitas untuk bersama memperjuangkan agar Pemerintah Indonesia segera dapat meratifikasi CEDAW. Hasil perjuangan mereka adalah disahkannya oleh Pemerintah Indonesia Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sebagaimana yang telah disinggung di atas tadi.

Keterlibatan saya pada berbagai kegiatan yang terkait dalam menghapus ketidakadilan gender, meskipun sangat terbatas, telah memberi saya beberapa insight. Kita mengingat bahwa sikap dan perilaku senantiasa bertumpu pada nilai-nilai budaya yang berlaku, dan sampai sekarang yang mengemuka adalah masih dianutnya secara cukup meluas nilai-nilai patriarkhi yang cenderung menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua, maka salah satu strategi yang perlu secara lebih serius dipikirkan adalah bagaimana melibatkan lebih banyak laki-laki dalam perjuangan mencapai kesetaraan gender. Khususnya mereka yang mempunyai posisi pengambil keputusan. Apakah ia orangtua, guru, dosen, tokoh agama atau tokoh masyarakat pada umumnya.

Sedangkan yang masih perlu disadari bersama adalah bahwa mengubah nilai yang mendasari sikap dan perilaku tidak adil gender, kurang efektif dan efisien kalau tidak dilakukan bersama oleh laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran sosialnya. Ini sama sekali bukan pemikiran baru, tetapi kenyataannya sampai sekarang belum bisa terwujud. Sekarang diakui sudah ada beberapa laki-laki digolongkan sensitif gender, baik di lingkungan akademik maupun dalam masyarakat pada umumnya. Namun jumlah, keterlibatan dan kepedulian mereka untuk ikut memperjuangan secara kontinu dalam aktivitas tercapainya kesetaraan gender, masih terbatas. Ini kenyataan dan karenanya masih harus ditemukan cara agar lebih banyak laki-laki dapat dan mau bersama perempuan memperjuangkan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender. Sesuatu pekerjaan rumah bagi semua laki-laki dan perempuan yang serius dan peduli pada membangun kemanusiaan yang adil gender dan beradab.

Hal lain yang masih perlu mendapat perhatian juga adalah harus terus diperjuangkannya kebijakan affirmative action, yaitu meningkatkan jumlah perempuan di posisi pengambil keputusan. Tidak hanya meningkatkan jumlah perempuan di DPR, tetapi dalam berbagai ranah kehidupan publik. Sedangkan mengingat bahwa masih banyak perempuan yang belum sensitif gender dalam sikap dan perilakunya, maka affirmative action harus didukung oleh program meningkatkan sensitivitas gender baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga yang justru perlu terus dipikirkan bersama adalah bagaimana agar mereka yang mempunyai kedudukan strategis dapat dijadikan teladan untuk menghapus ketidakadilan gender dalam kehidupan bersama. Ini semuanya penting, mengingat sebagai masyarakat yang patriarkhis kita masih rindu akan keteladanan mereka yang memposisikan diri sebagai pemimpin di berbagai ranah kehidupan bersama. Baik dalam posisi kepemimpinan formal maupun informal.

Saya juga amati bahwa melakukan sesuatu secara bersama (kolektif) dan konsisten dapat lebih cepat membuahkan hasil untuk apa yang diperjuangkan. Artinya: perjuangan mengubah nilai yang dapat mendukung kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat secara bersama (kolektif), adalah strategi penting. Contoh keberhasilannya adalah saat berbagai kelompok perempuan secara bersama memperjuangkan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga. Suatu undang-undang yang secara khusus memberi perlindungan legal pada perempuan di lingkup rumahnya sendiri. Jelas sesuatu yang sulit diterima dalam masyarakat yang bertumpu pada nilai patriarkis. Bahwa hasil positif dapat dicapai dalam waktu relatif singkat telah dimungkinkan karena kekompakkan berbagai kelompok perempuan dengan berbagai latar belakang kepentingan, pengalaman, etnisitas dan agama dalam memperjuangkannya. Juga diperkuat dengan dukungan nyata dari Menteri Urusan Peranan Wanita saat itu dan sejumlah perempuan dan laki-laki anggota DPR yang dalam kedudukan mereka sebagai pimpinan ikut aktif mendukung aspirasi dan perjuangan perempuan. Suatu contoh tentang bagaimana pentingnya mengajak mereka yang berada dalam kedudukan pengambil keputusan ikut dalam perjuangan ini.

Dengan tersedianya data empirik kualitatif maupun kuantitatif yang mengangkat berbagai bentuk ketidakadilan gender di cukup banyak ranah kehidupan bersama dan di berbagai pelosok negara, menurut saya, perlu segera dimanfaatkan bersama dalam menyusun strategi mencapai kesetaraan gender.

Hadirin yang saya hormati,

Bahasan dan renungan saya dalam konteks membangun kemanusiaan yang adil gender dan beradab ini dibuat atas dasar pengamatan, keterlibatan dan pengalaman saya dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bersama. Terutama yang dilakukan oleh perempuan. Dengan berbagi pengalaman, saya berharap semoga lebih banyak laki-laki dan perempuan menerima bahwa relasi gender yang masih timpang –baik di ruang publik dan di ruang privat (domestik)- perlu segera dihapus. Juga bahwa menghapus ketidakadilan gender yang masih menggejala, memerlukan perubahan sikap bersama. Dari tidak peduli menjadi peduli, terhadap pentingnya mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan bersama. Data empirik kuantitatif, meskipun belum selalu terpilah gender, beserta data kualitatif, sekarang sudah tersedia, sama-sama perlu dimanfaatkan. Utamanya sebagai strategi memperjuangkan kesetaraan gender. Ini karena membangun kemanusiaan yang adil gender dan beradab yang terkait pada menghapus relasi gender yang timpang, bukanlah suatu isu gender, melainkan isu kemanusiaan. Karenanya keterlibatan dan kepedulian perempuan dan laki-laki dalam berbagai peran sosialnya bukan lagi pilihan, tetapi keharusan dalam berstrategi mencapai kesetaraan gender atau kehidupan yang berperikemanusiaan.

Terimakasih atas perhatian saudara sekalian dan kepada Bapak Eddie dan Ibu Melly Lembong, serta Yayasan Nabil yang memberi ruang kepada saya untuk membahas pembangunan bangsa dari perspektif gender.

Jakarta, Oktober 2011

Saparinah Sadli

1Acceptance speech pada malam penganugerahan Nabil Award 2011 di Hotel Mulia, Senayan Jakarta, tanggal 12 Oktober 2011. Disunting oleh Imelda Bachtiar dengan bantuan Didi Kwartanada.

UNDANGAN Bincang-Bincang (Diskusi Interaktif) “PANCASILA Berkeadilan Gender”

Bincang-bincang dan Peluncuran ASOSIASI PEMERHATI KAJIAN GENDER dengan topik:

“PANCASILA Berkeadilan Gender”

Hari/Tanggal: Selasa, 05 Juli 2011

Pukul: 13.30 – 17.30 WIB

Tempat: Gedung Perpustakaan, Universitas Negeri Jakarta

(d/h IKIP Jakarta), Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur

Pembicara:

- Rocky Gerung

“Elaborasi Perspektif Gender dalam Pancasila”,

- Prof Dr Sulistyowati Irianto

“Pancasila dan Reformasi Hukum Berkeadilan Gender”, Prof Dr Conny Semiawan “Pancasila dan Reformasi Pendidikan Berkeadilan Gender”, dan Tamrin Amal Tomagola, PhD “Pancasila dan Reformasi Sosiokultural Berkeadilan Gender.”

Moderator: Maria Hartiningsih, M.Hum

Keynote Speaker: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dalam konfirmasi)

Peresmian Peluncuran oleh:

Prof Dr Saparinah Sadli

Kursus Program Studi Kajian Gender UI

UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA (Interdisiplin)
PROGRAM STUDI KAJIAN GENDER

bekerjasama dengan

PUSAT KAJIAN WANITA DAN GENDER

The Graduate Program in Gender Studies
in cooperation with The Women and Gender Studies Center
(Brosur dalam bentuk PDF dapat didownload di sini).

Program Studi Kajian Gender1 berada di bawah naungan Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, didirikan pada November 1990 sebagai penyelenggara program pendidikan kajian perempuan dan gender di tingkat magister.

Visi
Menjadi lembaga rujukan terdepan di tingkat nasional dan internasional untuk pengembangan konseptual kajian perempuan dan gender di Indonesia, dalam rangka memperjuangkan terciptanya masyarakat adil gender

Misi
Menghasilkan peserta pendidikan dan lulusan yang memiliki kemampuan analisis-kritis, serta mampu menelurkan hasil kajian yang dapat memberikan rekomendasi praktis, konseptual dan strategis dalam menelaah relasi gender dan situasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan

Program Magister
Program Magister dirancang untuk 4 semester (2 tahun), tetapi mahasiswa yang istimewa dan mampu mengatur waktu dengan baik dapat menyelesaikan studi dalam waktu 3 semester.

Kekhususan A/Akademik:
Kajian Gender dan Rekonstruksi Pengetahuan
Diarahkan pada pendalaman dan pengembangan pemahaman konseptual, teori dan rekonstruksi ilmu pengetahuan. Disediakan bagi mahasiswa atau wakil institusi yang berminat dalam telaah konseptual-akademik, misalnya para pengajar di perguruan tinggi yang mengarahkan diri pada pengembangan penelitian dan ilmu-ilmu dasar, peneliti di perguruan tinggi/ lembaga penelitian, dan pihak-pihak lain yang lebih berminat menekuni pengembangan teori.
Kekhususan B/Profesional:
Pengarusutamaan Gender dan Transformasi Sosial
Diarahkan pada penguatan kemampuan kritis dan ketrampilan untuk menganalisis kebijakan dan program, sekaligus merekomendasikan strategi pengembangan kebijakan dan program adil gender. Disediakan bagi mahasiswa yang berminat dalam kegiatan praktis di lapangan, wakil birokrasi baik kalangan eksekutif-legislatif-yudikatif yang lebih banyak bergerak dalam pengembangan dan implementasi kebijakan/program.

Kurikulum Program Magister

KEKHUSUSAN A
KEKHUSUSAN B
Semester I
Sensitivitas gender dan pengantar kajian gender (3)
Teori-teori feminis dalam ilmu-ilmu sosial (4)
Metodologi penelitian kajian gender (4)
Agama dan spiritualitas (3)

Semester I
Sensitivitas gender dan pengantar kajian gender (3)
Teori-teori feminis dalam ilmu-ilmu sosial (4)
Metodologi penelitian kajian gender (4)
Agama dan spiritualitas (3)
Semester II
Kajian perempuan dan gerakan perempuan untuk keadilan gender di Indonesia, Asia dan Global (4)
Paradigma feminis dan rekonstruksi ilmu pengetahuan (4)
Wacana tubuh dan seksualitas (3)
Aspek bio-psiko-sosial perilaku manusia (3)
Semester II
Gender, politik dan akses terhadap keadilan (4)
Pengembangan penghidupan dan keberdayaan ekonomi (3)
Pengarusutamaan gender dalam kebijakan kesehatan, pendidikan dan lingkungan (4)
Panduan dan latihan pengembangan program (3)

Semester III
Tugas lapangan (3)
Seminar Tugas Akhir (3)
Penulisan Tugas Akhir dan Ujian (6)

Semester III
Tugas lapangan (3)
Seminar Tugas Akhir (3)
Penulisan Tugas Akhir dan Ujian (6)
Semester IV
Seminar Tugas Akhir (3) – kelanjutan
Penulisan Tugas Akhir dan Ujian (6)
Semester IV
Seminar Tugas Akhir (3) – kelanjutan
Penulisan Tugas Akhir dan Ujian (6)

Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, tugas utama Kajian Gender UI adalah menyelenggarakan pendidikan di tingkat magister. Meski demikian, disadari adanya karaktersitik kebutuhan berbeda dari berbagai kalangan dalam masyarakat. Ada pihak-pihak yang lebih memerlukan kursus singkat dalam berbagai topik berbeda untuk memperkuat keahlian dalam bidang pendidikan atau kerja yang telah ditekuni atau didalami. Ada pula yang memerlukan pemahaman mengenai isu perempuan dan gender melalui kursus-kursus singkat, baru kemudian berminat menindaklanjuti dengan mengikuti kuliah magister.

KURSUS SINGKAT BULANAN 2011
JADWAL DAN BIAYA KURSUS

Kursus dilaksanakan sebulan sekali, di awal bulan. Untuk tahun 2011, kursus dilaksanakan mulai bulan Agustus. Kecuali disebutkan berbeda, semua kursus dilaksanakan dalam 5 hari kerja, Senin-Jumat, pk. 09.00 – 16.00, dalam total 14 sesi, dengan masing-masing sesi kurang lebih berlangsung 120 menit. Biaya kursus adalah Rp. 1.250.000,-/peserta, kecuali untuk kursus yang berlangsung 2 minggu (10 hari), dan kursus berbahasa Inggris untuk pengguna bahasa Inggris (5 hari), yang keduanya berbiaya Rp. 2.000.000,-

Penelitian Kajian Gender
Senin 1 Agustus s/d Jumat 6 Agustus 2011

Kursus bertujuan memfasilitasi peserta untuk menguasai kekhususan penelitian kajian gender, yang selain dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman konseptual mengenai fenomena perempuan dan relasi gender, juga memiliki signifikansi strategis untuk pemberdayaan perempuan dan keadilan gender.
Paradigma ilmu-ilmu sosial dan penelitian
Karakteristik penelitian kajian perempuan dan gender
Identifikasi masalah, perumusan pertanyaan penelitian, tujuan dan signifikansi
Tipe-tipe penelitian dan tinjauan metode-metode penelitian
Penjabaran langkah-langkah metodologis
Pengenalan analisis gender
Pengenalan prinsip analisis data
Tugas penyusunan proposal mini

Analisis Gender Untuk Penguatan Program
Senin 12 September s/d Jumat 16 September 20112

Kursus bertujuan memfasilitasi peserta mengetahui prinsip-prinsip dalam analisis gender untuk penguatan program, sehingga memiliki modal dalam mengembangkan analisis gender untuk penguatan program yang dipastikan responsif gender.
Dasar kebijakan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender
Perencanaan dan evaluasi program dalam siklus program secara terintegrasi
Pengenalan feminisme sebagai perspektif
Metode atau teknik-teknik analisis gender (Harvard, Moser, Longwe, Kabeer, hingga GAM dan GAP serta Proba)
Pengenalan prinsip dan konsep anggaran responsif gender
Praktik dan refleksi penggunaan pendekatan-pendekatan berbeda

Penelitian Kajian Gender Untuk Kebijakan
Senin 3 Oktober s/d Jumat 7 Oktober 2011

Kursus bertujuan memfasilitasi peserta untuk memiliki modal dasar dalam melaksanakan penelitian kebijakan untuk keadilan gender.
Reviu karakteristik penelitian kajian perempuan dan gender
Karakteristik penelitian kebijakan, karakteristik penelitian kajian gender untuk kebijakan
Kesepakatan internasional serta kebijakan nasional mengenai kesetaraan gender sebagai perspektif
Isu-isu strategis yang relevan untuk rekomendasi dan advokasi kebijakan juga didiskusikan
Pengenalan singkat analisis gender dalam penelitian kebijakan
Beberapa contoh ragam penelitian kebijakan
Tugas penyusunan proposal mini

Teori-teori feminis dan kajian gender
Senin 31 Oktober s/d Jumat 4 November 2011

Kursus bertujuan membekali peserta dengan konsep-konsep dasar dari berbagai teori feminis agar peserta memahami keterkaitannya dengan konsep-konsep terkini yang digunakan oleh birokrat terkait pengarusutamaan gender.
Perkembangan teori feminis dalam ilmu-ilmu sosial
Prinsip dan konsep-konsep dasar teori feminis (liberal, radikal, Marxis-sosialis, psikoanalisis, eksistensialis, post-modern, hingga multikultural-global dan ekofeminisme)
Kaitan teori feminis dengan kajian gender di bidang akademis, dan dengan berbagai konsep dan pendekatan kebijakan (analisis gender, pengarusutamaan gender dan anggaran responsif gender)
Refleksi pribadi, ilustrasi kasus, pemutaran film, diskusi, refleksi terhadap pandangan teori yang berbeda-beda dll

”Gender construction and
the faces of Indonesian women”
Senin 7 November s/d Jumat 11 November 2011
Rp. 2.000.000,-

Kursus berbahasa Inggris untuk orang asing atau pengguna bahasa Inggris. Mohon lihat bagian akhir dari uraian mengenai kursus.

Narasumber dan Fasilitator (dalam urutan abjad):

Gadis Arivia, Dr (teori kajian gender/feminis)
Iklilah Muzzayanah, M.Si (kajian agama, metodologi penelitian, analisis gender)
Kristi Poerwandari, Dr (metodologi penelitian, teori kajian gender/ feminis, psikologi gender)
Musdah Mulia, Prof, Dr (kajian agama)
Niken Lestari, M.Si (gender, media dan teknologi)
Nur Iman Subono, MA (gender dan politik, gender dan media)
Ruth Eveline, M.Si (analisis gender, metodologi penelitian)
Shelly Adelina, M.Si (analisis gender, teori kajian gender/feminis)
Sri Kusyuniati, PhD (analisis gender, teori kajian gender/feminis)
Sulistyowati Irianto, Prof, Dr (antropologi hukum, teori hukum feminis)
Wakhit Hasim, M.Si (kajian agama)
Narasumber lain sesuai dengan keahlian dan topik khusus yang disediakan dalam kursus

KURSUS SINGKAT BULANAN 2012
JADWAL DAN BIAYA KURSUS

Agama dan spiritualitas dalam perspektif keadilan
Senin 9 Januari 2012 s/d Jumat 20 Januari 2012
(2 minggu, biaya Rp. 2.000.000/peserta)

Kursus bertujuan memfasilitasi peserta untuk memiliki modal konseptual dalam membicarakan isu gender, agama dan spiritualitas, dan dapat menggunakan telaah agama dengan perspektif keadilan dalam membedah berbagai isu sosial dalam masyarakat.
Perbedaan dan persamaan konsep agama dan spiritualitas
Islam dalam teks, ajaran dan praktik
Menafsirkan Al Quran untuk isu gender
Metodologi membaca dan memahami Hadis
Problematika Fikih dan perkembangannya
Konsep dasar dan prinsip dasar Agama Kristen
Isu gender dalam ajaran Kristen
Konsep dasar dan prinsip dasar Agama Katolik
Isu gender dalam ajaran Katolik
Konsep dasar dan prinsip dasar Agama Hindu dan Budha
Isu gender dalam ajaran Hindu dan Budha
Aliran kepercayaan dan agama minoritas
Radikalisme dalam agama-agama
Posisi Negara dalam persoalan agama

Jadwal kursus untuk topik-topik lain akan disampaikan kemudian.

Anggaran responsif gender
Kursus bertujuan memfasilitasi peserta untuk menguasai prinsip penganggaran responsif gender dalam teori dan praktik, baik dalam perencanaan program maupun evaluasinya.
Kebijakan nasional dan landasan hukum pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender
Sejarah gerakan dan teori feminis sebagai perspektif
Kebijakan dan program dalam siklusnya, dari perencanaan dan evaluasi
Sistem serta mekanisme perencanaan dan penganggaran di Indonesia
Mengintegrasikan perspektif adil gender dalam penganggaran (konsep dan penyusunan Gender Budget Statement serta langkah-langkah selanjutnya)
Pemantauan dan evaluasi sebagai bagian terintegrasi dari program

Kelompok sasaran: Individu dan/atau kelompok, mewakili pribadi atau lembaga, yang telah cukup mendalami kajian gender atau bergerak dalam bidang penyusunan, pelaksanaan atau evaluasi program.

Teknologi Informasi untuk Pengorganisasian Komunitas
Bervisi memastikan keadilan gender dalam pemanfaatan teknologi informasi, tujuan kursus adalah memfasilitasi peserta untuk mampu mengembangkan kegiatan penguatan perempuan dan pengorganisasian komunitas melalui teknologi informasi.
Perkembangan teknologi informasi terkini dalam berbagai bentuk dan fungsi
Isu gender dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan mengenali perilaku informasi perempuan.
Analisis kebutuhan komunitas
Beberapa pilihan dan fungsi pemanfaatan perangkat keras dan lunak untuk mendukung kegiatan/program, mengembangkan dan mengombinasikan berbagai sumber informasi konvensional dan elektronik
Sharing dari lembaga yang telah memanfaatkan teknologi informasi untuk penguatan kelompok perempuan akar rumput dan marjinal
Menyusun strategi penggunaan teknologi informasi yang adil gender dan dapat didayagunakan secara optimal

Konstruksi gender atas seksualitas manusia
Kursus bertujuan untuk memfasilitasi peserta memahami kompleksitas seksualitas sebagai fenomena biologis-psikologis-sosial yang dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya-ekonomi hingga ideologi politik dan agama; serta memahami situasi khusus perempuan dalam konstruksi demikian.
Aspek bio-fisiologis dari seksualitas, dari seksualitas umum hingga ke kasus-kasus khusus (misalnya interseks)
Tinjauan teori terintegrasi dan konsep-konsep dasar untuk menelaah konstruksi sosial atas seksualitas
Seksualitas laki-laki sebagai norma dan implikasinya terhadap perempuan: mitos dan stereotipe tentang perempuan
Heteronormativitas dan implikasinya pada kelompok seksual minoritas
Panel: seksualitas dalam tinjauan agama, biologi, dan psiko-sosial
Hukum dan kebijakan mengenai seksualitas dan implikasi konstruksi sosial atas seksualitas terhadap kebijakan
Beberapa isu terkini dalam konteks Indonesia dan kerangka analisisnya

Kelompok sasaran: individu dan/atau kelompok, mewakili pribadi atau lembaga, akademisi, pekerja LSM, pihak-pihak yang bekerja dalam isu gender, kesehatan, seksualitas, atau yang ingin memahami kompleksitas pemahaman dan perilaku masyarakat terkait seksualitas, dan berbagai implikasinya.

Penelitian Kajian Gender*)
Analisis Gender Untuk Penguatan Program*)
Penelitian Kajian Gender Untuk Kebijakan*)
Teori-teori feminis dan kajian gender *)
Penjelasan ringkas tentang kursus telah diuraikan dalam bagian sebelumnya.

Informasi lain mengenai Program Studi Kajian Gender, PPs-Universitas Indonesia

Kajian Gender UI menyediakan kursus, pelatihan, lokakarya dan kerjasama penelitian untuk berbagai topik terkait kajian perempuan dan gender, sesuai dengan kebutuhan lembaga yang menginginkan kerjasama.

Biaya Pendidikan Program Magister:
Biaya Operasional Pendidikan (BOP)/Semester Rp. 11.000.000,-
Dana Pengembangan (hanya dibayarkan satu kali di semester satu) Rp. 5.000.000,-

Kajian Gender UI melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain yang dapat menyediakan beasiswa terbatas (50% dari biaya operasional pendidikan/BOP) bagi peminat pendidikan program magister yang telah lulus seleksi dan mengalami kesulitan untuk mengikuti pendidikan tanpa dukungan beasiswa. Satu kerjasama yang sedang berlangsung untuk 2011 – 2013 adalah dengan Indika Energy Tbk. Beasiswa memiliki persyaratan khusus. Bagi yang memerlukan beasiswa dapat menghubungi prodi untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

Untuk biaya kursus, mohon mengirim transfer ke:

Bank : BNI UI Depok
Rekening No : 0206198688
Atas Nama : Shelly Adelina Alwie

Pengelola Program
Ketua : Kristi Poerwandari, Dr, Psikolog
Sekretaris : Shelly Adelina, M.Si

Pengajar/Narasumber:

Ani Soetjipto MA
Anita Rahman, MHum
Arimbi Heropoetri, SH, LLM
Atashendartini Habsjah, MA
Aquarini Priyatna P, PhD.
Augustine Dwi Sukarlan, M.Si
Bambang Rustanto, Dr.
Fentiny Nugroho, PhD
Gadis Arivia, Dr.
Joas Adiprasetya, Dr.
Kristi Poerwandari, Dr.
Iklilah Muzzayanah DF, M.Si
Ida Ruwaida, Dr
Irwan Hidayana, MA
Irwanto, Prof. Dr.
Leli Nurrohmah, M.Hum
Maria Yosefina Mantik, Dr
Musdah Mulia, Prof. Dr
Nani Nurrachman, Dr.
Nasaruddin Umar, Prof. Dr
Nur Iman Subono, MA
Ratna Batara Munti, MSi
Rahayu S. Hidayat, Prof, Dr.
Ruth Eveline, M.Si
Saparinah Sadli, Prof. Dr
Shelly Adelina, M.Si
Sjamsiah Achmad, MA
Sri Moertiningsih A, Prof. Dr
Syafiq Hasyim, MA
Sulistyowati Irianto, Prof. Dr
Widjajanti M. Santosa, Dr.
Yustina Rostiawati, M.Hum
Zulminarni, MS

Serta nama-nama lain yang tidak dapat disebutkan secara lengkap untuk topik-topik dan keperluan-keperluan lebih khusus.
PUSAT KAJIAN WANITA DAN JENDER UNIVERSITAS INDONESIA
DEWAN PENASIHAT: Prof T.O.Ihromi (emeritus), Prof. Saparinah Sadli (emeritus), Prof L.M. Gandhi-Lapian (emeritus), Sjamsiah Ahmad MA, Achie Sudiarti Luhulima MA, Dr. Kristi Poerwandari
KETUA : Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
TIM PENELITI : Tien Handayani Nafi, S.H., M.Si.; Dr. Lim Sing Mej; Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.; Theresia Dyah Wirastri, S.H., M.A.; Anastasia Cindy, S.H., Tirtawening Parikesit, S.H., Iva Kusuma S.H.MHum

Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia (selanjutnya disingkat PKWJ UI) adalah suatu lembaga nir-laba, dan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan akses keadilan perempuan melalui kegiatan akademik yang berperspektif gender. Dalam perjalanannya PKWJ UI melakukan kerja sama dengan berbagai institusi dan individu yang berasal dari lembaga universitas (dalam dan luar negeri), lembaga penelitian, pemerintah, LSM perempuan termasuk Lembaga Bantuan Hukum, dan para penegak hukum.

Lembaga ini memiliki visi untuk menjadi lembaga penelitian rujukan terdepan dalam studi perempuan yang bertujuan memajukan hak perempuan dan aksesnya kepada keadilan dalam kerangka penegakan demokrasi, sesuai dengan standar hak asasi manusia perempuan. Sementara itu misinya adalah: (1) memberi kontribusi pengembangan teoretikal kepada studi perempuan melalui dilakukannya penelitian dan publikasi; (2) memberi kontribusi dalam bentuk rekomendasi bagi pembentukan kebijakan dan legislasi yang dapat memperbaiki kehidupan perempuan dan membebaskannya dari bentuk-bentuk perlakuan diskriminatif dan kekerasan.

Pada awalnya tujuan dari dari dibentuknya PKWJ UI adalah untuk menyatukan beberapa lembaga kajian perempuan yang sudah ada di Universitas Indonesia, yaitu Program Pascasarjana Kajian Wanita, Kelompok Kerja Convention Watch, Kelompok Studi Wanita dan Unit Kajian Gender dan Pembangunan. Keempat lembaga ini memiliki fokus area yang berbeda-beda.

Setelah melakukan berbagai macam aktivitas dan mengalami berbagai proses perkembangan dan pematangan diri, pada akhirnya PKWJ UI sepenuhnya menjadikan dirinya sebagai lembaga penelitian dan publikasi. Fokus kajiannya lebih pada isu perempuan dan hukum. Hal ini sedikit banyak disebabkan banyak pegiatnya adalah juga dosen-dosen di Fakultas Hukum, khususnya dosen yang berada di bawah bidang studi “Hukum, Masyarakat dan Pembangunan”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada tahun 2010 Universitas Indonesia menunjuk PKWJ menjadi salah satu lembaga riset yang berada langsung di bawah universitas.

—ooo—

”Gender construction
and the faces of Indonesian women”

Monday, November 7 to Friday, November 11, 2011
Rp. 2.000.000,-/person

The course is intended to non-Indonesian or english-speaking audience to provide them with the pictures of current faces of Indonesian women and its gender construction.
Introduction about Indonesia
The faces of Indonesian women reflected from statistics
Gender construction in Indonesia from the perspectives of multiculturalism
Gender construction from the perspectives of national policy
Gender construction in media/pop-culture
The construction of women and gender relations in the perspectives of Islam
The construction of women and gender in the perspectives of other religions
Some current issues: women in health, gender, laws and politics, women in poverty
Women of minority groups, including women of sexual minority
Current situation of Women’s and Gender Studies in Indonesia and its future vision and challenges

Resource persons/facilitators (tentative):
Kristi Poerwandari, Dr; Gadis Arivia, Dr; Sulistyowati Irianto, Prof, Dr; Sjamsiah Achmad, MA; Sri Kusyuniati, PhD

Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi:
Program Studi Kajian Gender, Program Pascasarjana Universitas Indonesia

For further information, please contact:
The Graduate Program in Gender Studies,
Universitas Indonesia

Gedung Rektorat UI lantai 4, Jl. Salemba Raya 4
Jakarta 10430 INDONESIA
Telp: 62-21-3160788, 3907407, Faks: 62-21-3907407
E-mail: pskgender@ui.ac.id; kajiangender@gmail.com
Website: http://pskw.pps.ui.ac.id

Aksara dan Penyakit Hirschsprung

Imelda Bachtiar

Depok, 9 April 2011
Dini hari pukul 01.56. Ketika saya tersentak bangun beberapa jam lalu, saya baru tersadar suara dering telepon seluler saya lah penyebabnya. Anak-anak saya telah terlelap dengan nyaman. Sambil memicingkan mata, saya segera menyambar sumber bunyi itu, takut membangunkan mereka. Saya berusaha melihat petunjuk waktu dan siapa yang menelepon selarut malam ini. Ternyata Yanti Margerita Teurupun, atau kami semua memanggilnya Teu, sesama alumnus Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia. Ia lulus tahun 2009. Saya segera mengangkatnya.

Kami sedang mengerjakan penelitian bersama, dan malam itu ia menelepon saya untuk menanyakan hasil wawancara saya dengan sumber penelitian kami sepanjang hari itu. Teu ternyata sedang berjaga di rumah sakit. Aksara Teurupun Puteri Simbolon, gadis mungilnya yang hampir berusia satu tahun, kembali harus dirawat karena sakit yang dideritanya sejak lahir. Ia menderita kelainan usus besar, yang membuatnya sementara harus buang air besar lewat anus buatan di dinding perutnya. Beberapa komplikasi yang timbul setelahnya, membuat Aksara harus bolak-balik menjalani rawat inap sejak ia masih berusia empat hari. Dalam dunia kedokteran, kondisi ini dikenal sebagai penyakit Hirschprung.
***

Apa itu Penyakit Hirschsprung?
Penyakit ini ditemukan ketika seorang dokter berkebangsaan Austria pada tahun 1888 bernama Hirschsprung, melaporkan dua kasus bayi meninggal dengan perut gembung oleh kolon (usus besar) yang sangat melebar dan penuh dengan massa feses. Penyakit ini awalnya disebut megakolon kongenitum dan merupakan kelainan yang kini sering dijumpai sebagai penyebab obstruksi atau rintangan usus pada bayi di masa awal setelah kelahirannya (neonatus). Pada penyakit ini pleksus mienterikus (kemampuan jonjot usus besar untuk mendorong feses keluar dari tubuh) tidak ada, sehingga bagian usus yang bersangkutan tidak dapat mengembang sempurna seperti yang terjadi pada usus normal. (Diunduh pada 22 Maret 2011 dari   http://www.infokedokteran.com/tag/penyakit-hirschsprung).

Kelainan sejak lahir yang kemudian dinamai Penyakit Hirschsprung seperti nama penemunya ini, merupakan kelainan perkembangan sistem saraf enterik dan ditandai oleh tidak adanya sel ganglion pada kolon distal sehingga menyebabkan obstruksi (rintangan) fungsional. Sebagian kasus didiagnosis beberapa hari setelah kelahiran bayi. Diagnosis Penyakit Hirschsprung sebaiknya dipertimbangkan pada neonatus yang gagal mengeluarkan feses pertama setelah kelahiran (mekonium) dalam 24-48 jam setelah dilahirkan.

Di dunia, Penyakit Hirschsprung terjadi pada 1 dari setiap 5.000 bayi yang lahir dan ini berhubungan pada 1 sampai dengan 4 dari obstruksi usus pada bayi baru lahir. Referensi lain mengatakan bahwa penyakit ini terjadi pada 1 dari 1500 hingga 7000 bayi baru lahir. Kasus ini dialami lima kali lebih sering pada laki-laki dan kadang-kadang terjadi dengan kondisi lainnya seperti Down Syndrome. Di Amerika Serikat penyakit ini terjadi kurang lebih pada 1 kasus setiap 5400 hingga 7200 bayi baru lahir. Belum ada catatan angka yang akurat untuk Indonesia.

Bayi dengan penyakit kelainan usus ini, dapat ditolong dengan tindakan operasi. Sebagian usus besar yang menjadi perintang karena tidak memiliki jonjot tadi, harus dibuang. Sehingga tidak menghalangi feses yang akan keluar. Namun operasi besar ini terkendala berat badan. Hanya bayi dengan usia di atas dua tahun atau berat badan mencukupi, yang dapat menjalaninya. Sebelum berusia dua tahun, proses pengeluaran feses berlangsung lewat anus sementara yang dibuat di dinding perut bayi. Pembuatan anus sementara ini dikenal dengan istilah operasi kolostomi.

Sepuluh Bulan Pertama dengan Penyakit Hirschprung
Aksara, puteri cantik yang lahir dengan bedah caesar pada 21 April 2010, menjadi harapan kedua orangtuanya, Teu dan Steven Simbolon. Ia sehat, gemuk dan sangat rakus menyusu ibu sejak hari pertama kelahirannya. Tanda ketidakberesan mulai dicurigai orangtuanya ketika ia tidak juga buang air besar sampai hari keempat. Teu sangat kaget ketika keesokkannya menemukan bayinya sangat rewel, tidak lagi mau menyusu, dan perutnya agak kembung. Ketika akhirnya muntah, ternyata ia memuntahkan mekonium-nya, feses pertama setelah bayi dilahirkan.

Ia dan suaminya membawa bayi mereka ke rumah sakit terdekat. Dari sana dokter anak merujuknya ke rumah sakit anak rujukan nasional di Jakarta Barat. Setelah itu, sampai saat ini, keluarga muda ini mengalami berbagai pasang surut merawat puteri kecil mereka dengan penyakit langka ini. Menurut Teu, saat ini Aksara belum diperbolehkan menjalani operasi pembuangan usus, tetapi telah menjalani operasi kolostomi.

Dalam masa menunggu ini, Aksara sangat rentan infeksi karena lubang menganga di perutnya membuat ia mudah terinfeksi. Belum lagi kemampuan ususnya menyerap makanan memang sangat rendah akibat penyakit ini. Itulah sebabnya berkunjung dan dirawat kembali di rumah sakit menjadi rutinitas keluarga muda ini.

Aksara sering mengalami komplikasi berupa diare, muntah, demam dan dehidrasi akut. Kemarin, baru dua hari berada di rumah, Aksara kembali dilarikan di rumah sakit karena dehidrasi akut.

Aksi Menghimpun Dana untuk Aksara
Pada sebuah rapat Asosiasi Pemerhati Kajian Gender beberapa minggu lalu, saya mengusulkan sebuah penggalangan dana untuk membantu Teu dan suaminya. Saya dan teman-teman sependapat, alangkah beratnya hidup untuk keluarga muda yang sedang berjuang menapak kehidupan yang lebih mapan, bersama bayi yang menderita sakit seberat Aksara. Apalagi kita hidup di Indonesia, negara yang jangankan memberi keringanan biaya untuk penyakit langka seperti Penyakit Hirschprung ini, layanan kesehatan dasar gratis untuk warga tidak mampu saja, tidak bisa dipenuhi pemerintah.

Saya lalu terngiang cerita Teu ketika Steven suaminya meminta keringanan biaya rumah sakit. “Pak, lulusan sekolah dasar saja sulit memperoleh keringanan biaya rumah sakit, apalagi Bapak dan Ibu yang lulusan S2?” begitu kata petugas rumah sakit dengan raut sedikit kesal. Teu menceritakan ke saya malah sambil tertawa getir. “Air mata saya sudah habis, mbak. Yang penting sekarang segala ikhtiar untuk kesembuhan Aksara,” kata Teu.

Teman-teman yang ingin membantu Teu dan keluarga dengan tulus dapat menyalurkan bantuannya ke Rekening ASOSIASI PEMERHATI KAJIAN GENDER . a.n Kartini Tilawati, M.Hum (Bendahara Asosiasi), nomor rekening 0208628350, Bank BNI Cab. Tebet. Bila telah mengirimkan dana, mohon mengabarkan via sms ke telepon seluler Kartini Tilawati di 08129209679. Kami akan melaporkan pertanggungjawaban penyaluran dana ini secara berkala.

Sekali lagi, inisiatif penggalangan dana ini murni berasal dari inisiatif saya dan teman-teman dekat Teu. Teu sendiri tidak pernah mengharapkan apa pun. Ia berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa segala ikhtiar yang ia dan suaminya lakukan untuk kesembuhan Aksara, pasti menemukan jalan keberhasilan pada waktunya.***

ASOSIASI PEMERHATI KAJIAN GENDER

PROFIL ORGANISASI

1. Latar Belakang

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender dibentuk pada tanggal 2 Desember 2010 di Bandung,bertepatan dengan rangkaian acara Hari Ulang Tahun ke 20 Program Studi Kajian WanitaPascasarjana Universitas Indonesia. Latar belakang pendirian Asosiasi ini adalah:

1) Kebutuhan membentuk wadah dan jejaring di antara para pemerhati kajian genderagar dapat memperkuat sinergi dan memperkokoh segala upaya perubahanmasyarakat menuju situasi yang lebih baik, yakni masyarakat yang berdamai,berkeadilan dan berkesetaraan gender.

2) Komitmen untuk memasyarakatkan konsep keadilan gender dalam kehidupanbermasyarakat dan bersosialisasi.

3) Komitmen untuk ikut berkontribusi dalam mengatasi masalah ketidakadilan gender

4) Kebutuhan untuk berjejaring dengan individu dan insititusi untuk menularkansensitivitas berkeadilan gender.

Berdasarkan kebutuhan dan komitmen tersebut, maka para alumni, mahasiswa, dan dosenProgram Studi Kajian Wanita-Pascasarjana Universitas Indonesia memandang perlu adanyainstitusi yang mampu mengakomodasi semua kepentingan tersebut tanpa membedakanstatus sosial, strata pendidikan, perbedaan budaya, jenis kelamin, ras, suku dan teritorialnegara. Maka dibentuklah Asosiasi Pemerhati Kajian Gender.

2. Visi dan Misi

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender dibentuk dengan maksud menjadi asosiasi yang mampumemfasilitasi semua anggota untuk mengkaji, menilai dan mempromosikan nilai-nilaikeadilan dan kesetaraan gender, serta memantau pelaksanaan berbagai upaya kemajuanperempuan. Asosiasi ini ingin menjadi sarana untuk mengidentifikasi isu-isu yang munculdan selalu berinovasi untuk mencari pendekatan baru yang mampu mempengaruhikebijakan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender serta implementasinya.

Asosiasi ini berazaskan Pancasila yang berkeadilan gender dan mempunyai visi untukmelihat terciptanya masyarakat yang berkeadilan gender, melalui berbagai misi, yaitu:

  1. Mengembangkan pengetahuan masyarakat yang adil gender
  2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat yang adil gender dalam setiapaspek kehidupan
  3. Melakukan advokasi kebijakan secara praktis dan strategis
  4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasionaldan internasional.

3. Pengurus dan Program Kerja

Badan Pelindung : Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Ketua: Dr. Kristi Poerwandari, MHum

Penasehat : Prof. Dr. Saparinah Sadli  dan  Sjamsiah Achmad, MA

Susunan pengurus pusat harian terdiri atas:

Ketua: Dr. Mulyaningrum, SE, M.Hum

Wakil Ketua : Dra. Luki Ferial, M.Hum

Sekretaris: Ruth Eveline, SP, MSi

Bendahara: Ir. Kartini Tilawati, M.Hum

Dalam melaksanakan programnya, pengurus Asosiasi dibantu oleh 4 (empat) tim divisi meliputi Divisi Pengembangan Pengetahuan, Divisi Pemberdayaan, Divisi Advokasi, danDivisi Jejaring, dengan personil sebagai berikut:

Divisi Pengembangan Pengetahuan : Ida Rosyidah, Nurseli Debora Manurung, MSi

Divisi Pemberdayaan: Yanti Margerita Teurupun, MSiDivisi Advokasi: Iva Kasuma MSi, Elly Fardiana Latief MHum,Nanen Danielle MSi

Divisi Jejaring: Sjamsiah Ahmad MA, Iklilah Muzayyanah MSiProgram kerja tahunan (2011 – 2012) setiap divisi dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Divisi pengembangan pengetahuan :

• Seminar Pancasila berkeadilan gender

• Pembentukan jurnal online

• Penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan

B. Divisi Pemberdayaan:

• Pelatihan business plan untuk meningkatkan ketrampilan bisnis bagi perempuan

• Penelitian aksi untuk pemberdayaan peran ekonomi perempuan

• Penelitian aksi kontribusi perempuan untuk mendidik anak-anak bangsa yangcerdas, mandiri dan memiliki perspektif untuk berkeadilan gender

C. Divisi Advokasi:

• Sharing session: Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan perempuan extahanan politik di Plantungan

• Penelitian kebijakan publik dan implementasinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam masyarakat

D. Divisi Jejaring:

• Memperkuat peran dan kerjasama sinergis seluruh koordinator wilayah (korwil)

• Menciptakan jejaring dengan instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam dan luar negeri, universitas, dan pihak lain yang mempunyai kepedulian untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan gender.

Pengurus pusat Asosiasi berkedudukan di Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia,beralamat di:

Program Studi Kajian Wanita UI (PSKW UI)Program Pascasarjana Universitas IndonesiaGedung Rektorat Lama Lantai 4Kampus UI, Jalan Salemba Raya nomor 4 Jakarta, 10430.

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender memiliki pengurus daerah yang dipimpin oleh Koordinator Wilayah, dengan daftar sebagai berikut:

 

No. Nama wilayah Koordinator Wilayah
1 Korwil Jabodetabek Yenina Akmal
2 Korwil Jawa Barat Yeni Huriani
3 Korwil Jawa Timur Niken Lestari
4 Korwil Jawa Tengah & DIY Emma Rachmawati
5 Korwil Aceh Zubaidah Johar
6 Korwil Sumatera Utara Hisar Siregar
7 Korwil Sumatera Selatan Erna Wahyuningsih
8 Korwil Bengkulu Yayah Hanafiah
9 Korwil Riau Dalam proses pemilihan
10 Korwil Kepulauan Riau Dalam proses pemilihan
11 Korwil Lampung Ddalam proses pemilihan
12 Korwil Kalimantan Selatan Masyithah Umar
13 Korwil Kalimantan Barat Dalam konfirmasi
14 Korwil Kalimantan Timur Laela Mustikaningrum
15 Korwil Kalimantan Tengah Dalam proses pemilihan
16 Korwil Sulawesi Selatan & Tenggara Salmiah
17 Korwil Sulawesi Utara Vivi George
18 Korwil Palu Dalam proses pemilihan
19 Korwil Ambon Dalam proses pemilihan
20 Korwil Bali Dalam proses pemilihan
21 Korwil Lombok Masnun Tahir
22 Korwil Papua Els Tinneke
23 Korwil NTT Marny P. Nanjan

 

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.